Kembali ke Golkar Asli dengan Berkarya dalam Pembangunan

Oleh: Zaki Ihsan*

1.498

Pada pertengahan Juli 2018 ini, beberapa media nasional menggaungkan hastag 2019 Ganti Anggota DPR secara besar-besaran. Tidak tanggung-tanggung, yang menggaungkan adalah Ketua Umum Partai Berkarya, Hutomo Mandala Putra alias Tommy Soeharto yang juga putra bungsu mantan Presiden RI ke -2 H.M Soeharto.

Bukan tanpa sebab Tommy menggaungkan hastag tersebut. Seperti yang kita ketahui baru-baru ini, satu Anggota DPR yang menjabat sebagai Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi Partai Golkar, Eni Maulani Saragih dijemput KPK di rumah dinas Menteri Sosial Idrus Marham yang juga merupakan Kader Partai Golkar, karena diduga menerima suap dari pihak swasta untuk proyek PLTU RIAU-I.

Tommy tentu paham dan cukup jeli kenapa pernyataan tersebut harus segera diutarakan ketika Partai yang dinakhodainya akan ikut bertarung dalam kontestasi Pemilu 2019. Ini adalah momentum yang tepat bagi Partai Berkarya untuk tampil sebagai pembeda ketika sepanjang 2017 hingga pertengahan 2018, setidaknya beberapa politisi senayan dari berbagai macam Parpol dicokok KPK karena masalah yang sama, yaitu ‘Korupsi’.

Bahkan, dalam acara Mata Najwa, secara meyakinkan, Tommy menyatakan bahwa salah satu target partainya adalah menguasai kursi di Senayan (DPR). Tentu menarik untuk dibahas, ketika Partai Berkarya yang dikaitkan dengan Partai Golkar. Dan di acara tersebut, juga sempat terucap oleh Tommy, bahwa Partai Berkarya adalah Partai Golkar asli.

Tommy menyampaikan bahwa banyak Parpol melakukan proses kaderisasi ‘semau gue’. Rekrutmen kader yang berkualitas tentunya akan menghasilkan Partai yang berkualitas. Tapi, ini berbanding terbalik dengan perilaku berkepanjangan beberapa anggota parlemen yang mempertontonkan perilaku koruptif.

Tommy ingin menyampaikan pesan tersebut kepada publik, bahwa Partai Berkarya bukan sekedar ingin tampil sebagai penggembira, melainkan siap berkompetisi secara sehat untuk memenangkan kontestasi Pileg 2019 dengan target menduduki 80 kursi di DPR.

Sejak dulu, Tommy dikenal sebagai sosok yang kontroversial. Bahkan, Tommy berusaha tampil sebagai pembeda melalui statement-stement-nya yang kritis dan mengubah stigma dirinya ke arah yang lebih baik. Tommy menggunakan hak politik dan konstitusinya untuk ikut berpartisipasi membangun negeri agar partainya juga mendapatkan simpati serta dukungan dari masyarakat.

Tentunya, apa yang dilakukan Tommy sah-sah saja dalam Politik Konstestasi. Sebagian dari kita tentu masih ingat, peristiwa Reformasi 1998 dengan isu KKN-nya yang mampu meruntuhkan rezim Orde Baru. Namun, kini, paska Reformasi, apakah aktivitas korupsi berkurang? Silakan hitung sendiri berapa jumlah Menteri, Kepala Daerah, Anggota DPR-DPRD dan penjabat publik lainnya yang jadi pesakitan di penjara, terutama semenjak KPK didirikan.

Sistem negara kita yang menganut sistem pemerintahan Presidensial. Kekuasaan eksekutif dan legislatif dipilih melalui pemilu. Sistem ini tentunya juga memiliki kelebihan dan kekurangan. Jika kita berkaca bahwa fungsi legislatif sebagai check and balances, kekuasaan eksekutif ada hal-hal tertentu yang mengalami kemajuan dan kemunduran. Misalnya, kita sudah menerapkan teknologi, media sosial sebagai alat check and balances yang sering digunakan oleh parlemen ketika eksekutif menjalankan roda pemerintahan, termasuk oleh masyarakat luas untuk mengontrol Eksekutif, Legislatif dan Yudikatif.

Paska Reformasi ini, negara kita sudah menerapkan sistem pemerintahan yang demokratis. Pilpres dan Pileg 2004, 2009 dan 2014 secara langsung adalah satu bukti bahwa sistem pemerintahan yang terbentuk lebih stabil dan jarang dilakukan pergantian di tengah jalan. Sistem ketatanegaraan UUD 1945 setelah diamandemen, ingin memangkas kekuasaan yang powerfull pada lembaga kepresidenan. Hampir semua kewenangan presiden yang diatur menurut UUD 1945 sebelum diamandemen, dilakukan tanpa melibatkan DPR sebagai wakil rakyat. Sehingga, akibatnya, tidak ada pengawasan dan persetujuan DPR atas kinerja Presiden. Kondisi semacam ini terlalu potensial terjadinya abuse of power oleh lembaga kepresidenan.

Pernyataan Tommy Soeharto melalui gerakkan #2019GantiAnggotaDPR secara besar-besaran, saya kira sudah sangat tepat dan kekinian. Saat ini, masyarakat menilai, penyelenggara negara baik eksekutif dan legislatif, tampak tidak bisa berhubungan dan bekerjasama dengan baik. Program-program pemerintah yang tidak pro rakyat dan Undang-Undang yang disahkan oleh DPR, hanya menjadi produk kejar tayang.

Keadaan mengenaskan di Senayan tersebut, menjadi pendorong utama agar kita semua segera mendukung Gerakan #2019GantiPresiden dan Gerakan #2019GantiDPR secara besar-besaran bisa berjalan secara beriringan dan patut diapresisasi. Gerakan #2019 Ganti DPR perlu kita dukung sebagai wadah untuk melakukan kontrol. Harapannya, supaya tercipta kestabilan dan kekompakan dalam mewujudkan keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945. Sebagai warga negara Indonesia, cara mengimplementasikan nilai-nilai luhur Pancasila dan UUD 1945, yang paling tepat adalah dengan sebanyak-banyaknya Berkarya di bidang apa saja.

Dengan banyak Berkarya dalam pembangunan, kita telah kembali kepada cita-cita Golkar yang asli. Sebagaimana ungkapan Tommy Soeharto beberapa waktu lalu, bahwa “Berkarya” adalah Golkar yang asli.

*Penulis adalah Aktivis KAHMI dan banyak Berkarya di Kebumen

Baca Juga
Lihat juga...