Kembalikan Arah Bandul Ekonomi ke ‘Tengah’

Editor: Koko Triarko

296
Cover buku "Bukan Sri Mulyani, tapi Neolibnya Itu Lho", karya Edy Mulyadi - Foto: Makmun Hidayat
JAKARTA – DALAM tiga tahun terakhir, ekonomi Indonesia hanya tumbuh di kisaran lima persen. Ini terjadi, karena kita masih saja menggunakan mazhab ekonomi neoliberal.
Begitu kalimat pembuka Dr. Rizal Ramli, saat memberikan pengantar untuk buku karya Edy Mulyadi, berjudul ‘Bukan Sri Mulyani, tapi Neolibnya Itu Lho’.
RR, begitu sapaan akrab Menko Ekuin dan mantan Menkeu pada era Presiden Abdurrahman Wahid, itu pun meyakini sebetulnya ekonomi Indonesia bisa tumbuh lebih tinggi dari sekadar lima persen. Menurutnya, dengan kebijakan yang tepat, ekonomi kita bisa tumbuh 10 persen.
Syaratnya, kebijakan yang diambil tidak berkiblat pada ekonomi liberal ala Bank Dunia dan IMF. Karena itu, perekonomian Indonesia harus dipompa. Namun, tidak hanya mengandalkan anggaran.
Mantan Menko Maritim dan Sumber Daya dengan masa jabatan selama 11 bulan di Kabinet Kerja Presiden Jokowi, itu lantas menawarkan sejumlah problem solving. Di antaranya, memakai skema Build Operate Transfer (BOT) dan Build Own Operate (BOO).
Selain itu, ekonomi juga digenjot dengan revaluasi aset, dan sekuritas aset. Dengan begitu, ada mesin pertumbuhan lain di luar APBN, terutama di Pulau Jawa.
Tak hanya itu, pemerintah juga harus meningkatkan daya beli masyarakat. Caranya, ubah sistem impor yang selama ini memakai sistem kuota, dan diganti dengan skema tarif. Jadi, kelak siapa yang bisa impor, asal membayar tarif yang telah ditetapkan.
RR beralasan, lewat sistem tarif, mafia impor yang selama ini mendikte harga bisa dihapuskan. Selama ini, rakyat harus membayar gula, daging, jagung, kedelai, dan lainnya dengan harga hampir dua kali dibandingkan harga internasional.
Dengan skema tarif, kata RR, negara memperoleh penerimaan dari perpajakan dan bea masuk. Pada saat yang sama, produsen lokal tetap bisa terlindungi.
Kemudian untuk menggenjot pertumbuhan, dapat ditempuh juga dengan jalan memaksimalkan penyaluran kredit perbankan.
Dengan pertumbuhan kredit yang saat ini hanya 8 persen, jelas sangat tidak memadai. Dalam hemat RR, seharusnya kredit bisa digenjot hingga minimal 15  persen.
Dengan begitu, pengusaha punya keleluasaan dalam menjalankan, bahkan melakukan ekspansi bisnisnya.
Bagi RR, austerity saat ini salah kaprah. Ini disebabkan selalu mengikuti garis neolib ala Bank Dunia dan IMF. Seharusnya, katanya, saat ekonomi lesu, Pemerintah melonggarkan fiskal. Dunia usaha akan lebih bergairah, dan hasilnya ekonomi akan terus bergerak, sehingga bisa memompa daya beli masyarakat.
Kembali pada buku berjudul ‘Bukan Sri Mulyani, tapi Neolibnya Itu Lho’, sang penulis buku, jelas RR, tampaknya mencoba memotret sejumlah kebijakan yang diambil para pejabat yang disebutnya penganut neolib.
Dalam buku terbitan CEDeS NUSANTARA medio Maret 2018, terdiri 136 halaman berupa kumpulan artikel dan epilog sang penulis, ini menunjukkan, betapa berbagai kebijakan tersebut terkesan panik dan sama sekali tidak memecahkan persoalan. Yang terjadi, justru timbul masalah baru yang tidak kalah rumitnya.
RR menaruh harapan, buku ini paling tidak bisa memberi kontribusi dalam memberi penyadaran kepada rakyat, khususnya kelas menengah dan terdidik, bahwa sistem neolib yang selama puluhan tahun diterapkan terbukti gagal.
Dia meyakini, mazhab neolib tidak akan membuat Indonesia menjadi bangsa yang maju dan rakyatnya sejahtera. Karena itu, bandul ekonomi yang sudah terlalu ke kanan harus bergeser. Kembalikan paham ekonomi ke tengah, sesuai dengan amanat konstitusi, khususnya sebelum beberapa kali sempat diamandemen.
Jadi, kata RR, kalau mau ekonomi Indonesia tumbuh 10 persen berturut-turut, syaratnya tinggalkan sistem ekonomi neolib ala Bank Dunia dan IMF.
Sistem ekonomi neolib seperti disebutkan oleh penulis buku, jelas-jelas telah membuat Indonesia masih tertinggal. Sementara ‘para pendatang baru’ seperti Filipina, Kamboja, Laos, dan Vietnam, jauh lebih maju. Karena Indonesia dengan patuh menganut ekonomi mazhab neolib (Hal: xxx).
Edy Mulyadi, sang penulis buku menyebut, bahwa tulisan-tulisannya berupaya menunjukkan, bahwa betapa pejuang neolib yang gigih dan militan tidak segan-segan mengerahkan seluruh daya dan kemampuan yang ada untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasar. Kepada IMF dan Bank Dunia yang dianggap sebagai representasi pasar yang paling sahih.
Edy memberi penekanan, bahwa neolib memang bermaksud menyerahkan segala sesuatunya kepada mekanisme pasar. Tidak peduli karena itu rakyat hidupnya makin tergencet.
Dia ingin menyampaikan kepada publik, betapa mazhab neolib sangat kejam. Mazhab ini pada hakekatnya adalah bentuk baru sekaligus menjadi pintu gerbang dari neokolonialisme. Model penjajah baru yang datang tanpa senjata, melainkan dengan menawarkan utang dan berbagai iming-iming kemudahan.
Penjajahan model ini dimungkinkan terjadi, karena mereka dalam lensa penulis buku, mempunyai antek-antek. Penjajah itu punya para pejabat publik yang menjadi komprador kepentingan asing, lewat berbagai kebijakan dan peraturan yang mereka buat.
Buku ini, rupanya ingin mengingatkan bahaya neolib yang sejatinya pintu gerbang dari neokolonialisme. Di epilognya, penulis kembali menegaskan, dirinya mengendus aroma neolib yang amat menyengat dari setiap kebijakan yang ditelurkan pejabat –yang dalam konteks bahasan buku ini– Menkeu Sri Mulyani.
Maka, ia pun mencoba memberi makna, bahwa neolib adalah satu mazhab yang berusaha dengan sangat serius meminimalisasi peran negara dalam tata laksana kebijakan di bidang perekonomian, untuk kepentingan korporatokrasi.
Neolib, disebutnya sebagai satu paham yang mendorong terjadinya free competition di jagad bisnis, siapa pun pelakunya, baik skala mikro, kecil, menengah, maupun raksasa supergede; baik lokal maupun multinasional asing dan aseng.
Baginya, neolib adalah mazhab ekonomi yang membuka pintu lebar-lebar bagi masuknya kapitalisme dengan dalih globalisasi. Para pejabat publik penganut neolib tahu benar, meski mantra globalisasi akan berdampak tergilasnya pelaku bisnis lokal yang dari segala sisi –dana, teknologi, jaringan pemasaran, dan kini, kekuasaan– kalah telak dibanding para pendatang.
Soekarno jauh-jauh hari mengatakan, neolib adalah pintu gerbang bagi neokolonialisme dan neoimperialisme! Maka, alangkah eloknya arah bandul ekonomi yang sudah terlalu ke kanan harus bergeser, seperti disebutkan Rizal Ramli.
Ya, kembalikan paham ekonomi ke tengah, sesuai dengan amanat konstitusi. Kembali ke Ekonomi Pancasila. ***
Baca Juga
Lihat juga...