Kementerian ESDM: Freeport tak Otomatis Dapat Perpanjangan Kontrak

Editor: Satmoko Budi Santoso

488
ki-ka, Vina, Chandra Tirta Wijaya, Marwan Batubara ,Amien Rais, Ahmad Redi, Nurkholis Hidayat,Fuad Bawazier. Foto. M. Fahrizal

JAKARTA – Mantan Dirjen Minerba, Kementerian ESDM, Dr. Simon Sembiring, diwakili Chandra Tirta Wijaya, menyampaikan klarifikasi, banyaknya pendapat tentang hak yang dimiliki Freeport untuk memperoleh perpanjangan kontrak merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pemerintah.

Bahkan seorang guru besar pun ikut-ikutan memberi pendapat bahwa pemerintah tidak memiliki pilihan lain kecuali perpanjangan kontrak tersebut. Padahal, jika diteliti dengan seksama, hak perpanjangan tersebut tidak otomatis dimiliki Freeport.

Dikatakan bahwa pada pasal 31 ayat 2 Kontrak Karya (KK) Freeport memang memberi kesempatan atau hak untuk mengajukan perpanjangan kontrak. Namun, pasal tersebut banyak disalahartikan oleh berbagai pihak.

Seolah-olah hak Freeport mengajukan perpanjangan 2×10 tahun tersebut otomatis harus disetujui Pemerintah RI. Padahal dalam pasal tersebut juga jelas dinyatakan bahwa diterima atau tidaknya usul tersebut masih tergantung pada persetujuan pemerintah, atau “subject to Government of Indonesia (GoI) approval” yang artinya GoI bisa saja menerima, namun bisa pula menolak.

“Kelanjutan dari kalimat itu “The GoI will not unreasonable withhold or delay such approval”. Maksudnya, GoI tidak bisa menahan atau menunda persetujuan tersebut tanpa alasan. Berarti kalau ada alasan yang relevan dan kuat, tentu saja pemerintah dapat membicarakannya dengan Freeport.

Dalam hal ini, kondisi Indonesia pada 1991 jelas sudah sangat jauh berbeda dengan kondisi saat ini. Peraturan perundangan pertambangan sudah berubah, dan GoI harus melaksanakan peraturan tersebut.

Pemberlakuan peraturan tersebut harus terlaksana secara adil dan merata kepada setiap perusahaan, termasuk PTFI,” jelas Chandra Tirta Wijaya, Anggota Fraksi PAN DPR RI 2009-2014, Kamis (26/7/2018).

Chandra melanjutkan bahwa sesuai ketentuan dalam UU No.4 tahun 2009 tentang Minerba, serta seluruh peraturan turunannya, diketahui adanya ketentuan-ketentuan tentang sistem KK yang mengubah menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), keharusan pemurnian di dalam negeri kewajiban divertasi 51 persen, batasan luas wilayah tambang, dan lain-lain.

Ada pula UU PT yang mengatur Freeport (PTFI) harus tunduk pada UU PT dan aturan turunannya. Demikian pula dengan UU tentang lingkungan dan turunannya. Dalam hal ini, PTFI harus tunduk dan tidak boleh menolak pemberlakuan seluruh ketentuan dalam berbagai UU tersebut. Pada saat yang sama, pemerintah pun harus melaksanakan pemberlakuan seluruh ketentuan tersebut terhadap PTFI.

Namun jika PTFI membawa masalah pemberlakuan berbagai ketentuan di atas ke arbitrase internasional, sudah semestinya kita tidak perlu takut atau khawatir akan mengalami kekalahan.

Hal ini karena di arbitrase pun yang dipakai sebagai acuan adalah peraturan perundangan RI, bukan peraturan negara lain atau Amerika Serikat. Sidang-sidang arbitrase pun bisa dilaksanakan di luar negeri, atau bisa pula di Indonesia, tergantung kesepakatan bersama hakim arbiter.

Ada 3 hakim arbiter yakni pertama yang ditunjuk oleh GoI, kedua ditunjuk oleh PTFI, dan ketiga ditunjuk atas kesepakatan bersama.

Dengan kondisi demikian, mengapa kita harus dihantui dengan rasa takut, dan merasa kalah sebelum bertanding, jika terkait dengan biaya, maka diperkirakan jumlahnya paling mahal US$ 15 juta.

Jumlah ini tergolong murah jika memang ingin menegakkan kedaulatan negara, yakni kedaulatan yang telah diperjuangkan oleh jutaan nyawa pahlawan di masa lalu. Jika menang dalam gugatan arbitrase, maka biaya yang dikeluarkan tersebut akan kembali dan ditambah pula dengan ganti rugi. Dalam hal ini, sangat yakin pasti menang.

Sesuatu yang sangat janggal dan perlu dipertayakan bahwa PTFI memaksa GoI untuk tidak menjalankan UU yang berlaku di negara ini, dan kita menerima begitu saja. Jelas terlihat bahwa GoI telah kalah oleh gertakan Freeport, dan juga banyak pula oknum-oknum pribumi antek-antek asing yang ikut menakut-nakuti.

Ke mana arah dan sikap para ahli hukum kita? Jika diperlukan dan tampaknya sangat relevan, kita harus meng-hire pengacara dari luar negeri. Pada saat menjabat di Kementerian ESDM, Dr. Simon Sembiring bersama dengan rekan-rekan telah menggugat PT. Newmont Nusa Tenggara ke arbitrase internasional. Dan saat itu kita menang. Mengapa sekarang kita menjadi lemah dan tidak mempunyai nyali?

Chandra menyampaikan kesimpulan yang dikatakan Dr. Simon Sembiring bahwa sesuai ketentuan pasal 31 KK, Freeport tidak otomatis memperoleh perpanjangan kontrak hingga 2041. Jika pemerintah Indonesia menolak dengan alasan yang wajar dan masuk akal, maka perpanjangan kontrak tidak akan diperoleh oleh Freeport.

Faktanya, kita memiliki sangat banyak alasan untuk menolak permohonan perpanjangan kontrak Freeport, sehingga harga saham divestasi yang harus dibayar pun akan jauh lebih rendah dari yang telah disepakati saat ini.

Baca Juga
Lihat juga...