KPK Geledah Sejumlah Tempat di Lampung Selatan

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

174
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah. Foto: Eko Sulestyono

JAKARTA — Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di sejumlah titik menindaklanjuti Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang menjerat Zainudin Hasan, Bupati Lampung Selatan (Lamsel), Provinsi Lampung.

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah menyebutkan, dari hasil penggeledahan disita sejumlah dokumen. Diduga berisi tentang pembahasan anggaran dan pengadaan sejumlah proyek strategis di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lamsel.

“Petugas hari ini melakukan penggeledahan di lima lokasi yang berbeda di wilayah Lampung Selatan. Sejumlah dokumen penting telah disita KPK dalam penggeledahan tersebut,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (28/7/2018).

Kelima lokasi penggeledahan tersebut masing-masing Kantor Bupati Lamsel,Sebuah rumah di Desa Kedaton, Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Lamsel, Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Kantor Dinas Pendidikan setempat.

Febri menambahkan, petugas juga sempat melakukan penggeledahan di ruang kerja Bupati Lamsel selama empat jam. Dari ruangan tersebut petugas membawa satu koper dan satu dus besar yang diduga berisi dokumen.

Penyidik KPK hingga saat ini untuk sementara telah menetapkan 4 orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap atau gratifikasi sejumlah proyek pembangunan infrastruktur. Tersangka Zainudin Hasan diduga telah menerima commitment fee dari sejumlah oknum pengusaha yang selama ini telah menjadi rekanan proyek.

“Tersangka Zainudin Hasan diduga telah meminta sejumlah imbalan terkait perizinan berupa fee proyek sebesar 10-17 persen melalui Dinas PUPR Kabupaten Lampung Selatan. Petugas KPK berhasil menyita sejumlah barang bukti yaitu uang tunai sebesar Rp600 juta yang diduga merupakan bagian dari commitment fee yang telah disepakati,” kata Febri Diansyah.

Febri memastikan bahwa penyidik KPK telah menetapkan 3 orang lainnya sebagai tersangka karena diduga ikut terkibat. Masing-masing Gilang Ramadan pemilik CV 9 Naga, kemudian Agus Bhakti Nugroho seorang oknum anggota DPRD Provinsi Lampung dan Anjar Asmara, Kepala Dinas (Kadis) PUPR Pemkab Lamsel.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.