KPK Kaji Pemindahan Napi Korupsi ke Nusakambangan

Editor: Mahadeva WS

222
Ketua KPK Agus Rahardjo – Foto: Dok. CDN

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengkaji usulan pemindahan lokasi penahanan Narapidana (Napi) Korupsi ke Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) di Nusakambangan, Cilacap, Jawa Tengah. Hal itu untuk menghilangkan keberadaan status istimewa bagi tahanan korupsi.

Rencana pemindahan tersebut mencuat, setelah petugas KPK melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) dan mengamankan Wahid Husen, Kepala Lapas Sukamiskin, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Total ada empat orang yang kini telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, keinginan atau usulan pemindahan napi korupsi tersebut bukanlah keinginan KPK. Namun demikian, pihaknya KPK tetap melakukan kajian usulan tersebut, agar peristiwa penangkapan Kalapas Sukamiskin tidak terulang di masa mendatang.

“Usulan pemindahan para tahanan atau narapidana kasus korupsi ke Lapas Nusakambangan tersebut sebenarnya bukan keinginan KPK. Namun hal itu juga perlu dikaji, ya intinya mereka jangan lagi ditahan di Lapas Sukamiskin, nanti kita pikirkan bagaimana sebaiknya,” ujar Agus di Jakarta, Senin (23/7/2018).

KPK meyakini, pemberian sejumlah uang dan mobil kepada Kalapas Sukamiskin berkaitan dengan adanya sejumlah permintaan dari tahanan korupsi. Mereka menginginkan adanya sejumlah fasilitas istimewa berupa sel mewah di Lapas Sukamiskin.

Dalam OTT tersebut, petugas KPK berhasil menangkap dan mengamankan sejumlah orang diantaranya Kalapas Sukamiskin Wahid Husen, terpidana kasus kasus korupsi proyek pengadaan alat komunikasi satelit monitoring di Badan Keamanan Laut (Bakamla) Republik Indonesia Fahmi Darmawansyah.

Baca Juga
Lihat juga...