KPK Periksa Saksi Tersangka Suap Bupati Bengkulu Selatan

Editor: Koko Triarko

233
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini memeriksa Gusnan Mulyadi, Wakil Bupati (Wabup) Bengkulu Selatan, terkait kasus dugaan korupsi yang menjerat Dirwan Machmud, Bupati Bengkulu Selatan nonaktif.
“Gusnan Mulyadi diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap atau gratifikasi untuk tersangka Dirwan Machmud”, jelas Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Senin (9/7/2018).
Menurut Febri Diansyah, keterangan Gusnan diperlukan untuk melengkapi berkas pemeriksaan terhadap tersangka Dirwan, yang hingga saat ini masih ditahan di Rumah Tahanan (Rutan) Cabang KPK di Jakarta.
Dalam kasus tersebut, katanya, KPK telah menetapkan sejumlah tersangka, yaitu Dirwan dan istrinya, Hendrati, serta keponakannya, Nursilawati.
Ketiga tersangka tersebut diduga telah menerima sejumlah uang yang patut diduga sebagai suap atau gratifikasi dari tersangka lainnya, yaitu Juhari.
Juhari merupakan seorang pengusaha atau kontraktor yang selama ini sering memenangkan sejumlah lelang tender proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bengkulu Selatan. Juhari juga diduga memberikan sejumlah uang untuk mendapatkan proyek lainnya.
Menurut KPK, ada lima proyek yang dimenangkan Juhari, masing-masing proyek pembangunan infrastruktur berupa jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu. Tender tersebut diduga dimenangkan Juhari, karena tanpa melalui lelang alias penunjukkan langsung (pl).
Total nilai kelima proyek tersebut diperkirakan mencapai Rp750 juta, namun Dirwan diduga meminta jatah atau commitment fee sebesar 15 persen atau sekitar Rp112,5 juta kepada Juhari.
Uang tersebut kemudian diberikan kepada Dirwan melalui perantaraan Nursilawati dan Hendrati.
KPK menyesalkan terkait adanya dugaan keterlibatan Bupati Bengkulu Selatan (Dirwan) beserta anggota keluarganya itu, dalam kasus dugaan penerimaan suap atau gratifikasi. Keterlibatan pihak keluarga justru semakin memperburuk progam pencegahan dan pemberantasan korupsi yang selama dilakukan KPK.
Menurut KPK, seharusnya pihak keluarga melarang atau minimal ikut mencegah terjadinya perbuatan korupsi yang menjerat oknum kepala daerah atau pejabat penyelenggara negara. Namun, yang terjadi justru sebaliknya. Mereka seolah-olah malah mendukung  atau mendorong, agar Dirwan mau menerima uang korupsi dari Juhari.
Baca Juga
Lihat juga...