KPK Periksa Staf Khusus Irwandi Terkait Dugaan Suap DOKA

Editor: Koko Triarko

209
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil Fenny Steffy Burase, staf khusus Gubernur Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD) Irwandi Yusuf, untuk dimintai keterangan menyangkut perkara dugaan korupsi yang menjerat gubernur yang kini nonaktif tersebut.
Steffy yang juga merupakan ahli Aceh Marathon 2018 tersebut datang didampingi Fahri Timur, pengacara sekaligus kuasa hukumnya. Fenny aka akan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) penyalahgunaan Dana Operasional Khusus Aceh (DOKA).
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah, saat dikonfirmasi, menjelaskan, bahwa penyidik KPK hari ini juga mengagendakan pemeriksaan Rizal Aswandi, mantan Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Aceh. Kemudian Nizarli, Kepala Biro (Kabiro) ULP Pemprov Aceh.
“Penyidik KPK mendalami keterangan sejumlah saksi, mulai dari pihak ULP dan PUPR terkait sejumlah proyek dan bagaiamana pengadaannya, sedangkan keterangan saksi dari pihak swasta diperlukan untuk mengklarifikasi tekait informasi aliran dana yang diduga terkait DOKA”, kata Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (18/7/2018).
Menurut Febri, penyidik KPK hari ini dijadwalakan juga akan memeriksa dan meminta keterangan sejumlah pihak yang telah dijadikan sebagai tersangka. Di antaranya, Hendri Yuzal (staf khusus Gubernur Aceh), Teuku Saiful Bahri (pengusaha atau kontraktor) dan Ahmadi (Bupati Bener Meriah).
Dalam kasus tersebut, penyidik KPK telah menetapkan Gubernur Aceh-Irwandi Yusuf dan Bupati Bener-Meriah Ahmadi, sebagai tersangka. Ahmadi diduga memberikan sejumlah uang sebagai suap atau gratifikasi sebesar Rp500 juta.
KPK meyakini, Irwandi telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, dengan meminta jatah atau upeti 10 persen kepada Ahmadi. Uang tersebut merupakan bagian dari penyaluran DOKA yang akan diberikan Pemprov Aceh kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah.
Perinciannya, delapan persen diberikan kepada pejabat di tingkat provinsi, sedangkan sisanya dua persen diberikan kepada pejabat di tingkat kabupaten. Diduga pula, sebagian uang sebesar Rp500 juta tersebut dipergunakan untuk membiayai kegiatan iven lari internasional “Aceh Marathon 2018” yang akan berlangsung pada 29 Juli 2018 mendatang di Sabang, Provinsi Aceh.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.