KPK Periksa Tiga Tersangka Korupsi APBD Sumut

Editor: Koko Triarko

233
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah. –Foto: Eko Sulestyono
JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tiga orang tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut). 
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan, pemanggilan sejumlah tersangka dalam kasus korupsi yang menjerat Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Provinsi Sumut ini merupakan pemeriksaan lanjutan yang dilakukan penyidik KPK terhadap 38 tersangka lainnya dari oknum mantan anggota dewan.
“Hari ini penyidik KPK mengagendakan pemanggilan dan pemeriksaan terhadap tiga orang tersangka dari oknum mantan Anggota DPRD Sumut periode 2009-2014, masing-masing Arifin Nainggolan, Mustofawiyah dan Taisah Ritonga”, kata Febri Diansyah, di Gedung KPK Jakarta, Rabu (11/7/2018).
Menurut Febri Diansyah, penyidik KPK  juga memanggil sejumlah pihak dalam waktu yang hampir bersamaan, untuk dimintai keterangan terkait kasus yang sama. Masing-masing, Muhammad Alinafiah (Bendahara Sekretariat DPRD), Indra Alamsyah dan Fahrizal Dalimunte (mantan anggota dewan).
Sejumlah pihak tersebut diperiksa penyidik KPK sebagai saksi untuk tersangka Sonny Firdaus. Sonny diduga mengetahui terkait aliran dana suap atau gratifikasi yang diberikan kepada Gatot Pujo kepada sejumlah oknum mantan anggota dewan, masing-masing sebesar Rp300 hingga 350 juta. Pemberian uang tersebut diduga bertujuan untuk memuluskan pembahasan Rencana APBD Pemprov Sumut.
Hingga saat ini, KPK telah menerima pengembalian “uang haram” sebesar Rp5,47 miliar, selanjutnya akan dikembalikan untuk mengganti nilai kerugian keuangan negara.
Mantan oknum anggota dewan yang ditetapkan sebagai tersangka diduga telah menerima sejumlah uang terkait berbagai kasus yang terjadi di DPRD Provinsi Sumut.
Gatot Pujo yang saat itu masih mejabat Gubernur Sumut, diduga telah menyalahgunakan wewenang dan jabatannya, yaitu melakukan korupsi dengan cara memperkaya diri sendiri, orang lain maupun sebuah korporasi.
KPK meyakini, mantan oknum anggota dewan tersebut diduga telah menyalahgunakan fungsi dan kewenangannya, terkait persetujuan laporan pertanggungjawaban Pemprov Sumut periode 2012-2014, kemudian terkait persetujuan perubahan APBD Pemprov Sumut 2013 2014.
Selanjutnya, terkait pengesahan APBD Pemprov Sumut 2013-2014 serta penolakan penggunaan hak interpelasi DPRD Pemprov Sumut 2015. KPK menemukan fakta, bahwa uang suap dari Gatot Pujo diberikan kepada oknum anggota dewan secara bertahap melalui transfer rekening antarbank.
Baca Juga
Lihat juga...