KPK Supervisi Korupsi di Pengadilan Tipikor, Minahasa Selatan

Editor: Satmoko Budi Santoso

178
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah di Gedung KPK Jakarta - Foto Eko Sulestyono

KAMIS — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan supervisi terhadap sejumlah kasus perkara dugaan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa suap atau gratifikasi. Kasus tersebut sejak awal ditangani dan disidik oleh pihak Kejaksaan Negeri (Kajari) Minahasa Selatan, Provinsi Sulawesi Utara (Sulut).

Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan, bahwa salah satu perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang disupervisi KPK adalah terkait proyek pembangunan rehabilitasi tembok Pantai Amurang.

Proyek tersebut dibiayai dari Dana Siap Pakai (DSP) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Tahun Anggaran (TA) 2016.

Febri mengatakan, hari ini di Gedung Pengadilan Tipikor Kota Manado, Sulawesi Utara, sedang berlangsung persidangan perkara dugaan kasus korupsi terkait proyek rehabilitasi tembok Pantai Amurang dengan terdakwa masing-masing Hendrie MJ Komaling, Stephen Yani Poluakan dan Christiano YAAB Weenas,” jelasnya di Gedung KPK Jakarta, Kamis (26/7/2018).

Menurut Febri, kasus perkara tersebut, sebenarnya merupakan salah satu dari empat perkara kasus korupsi yang ditangani atau disidik oleh pihak Kejati Minahasa Selatan. Namun di bawah supervisi atau pengawasan KPK. Febri menjelaskan bahwa sebenarnya masih ada 3 perkara kasus korupsi yang ditangani Kejari Minahasa Selatan yang juga berada di bawah supervisi KPK.

Tiga perkara tersebut di antaranya adalah proyek pembangunan tembok Ongkaw yang juga bersumber dari anggaran DSP BNPB TA 2016. Kemudian proyek pembangunan tembok pantai Amurang yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa Selatan, TA 2016.

Selanjutnya adalah proyek pengadaan kendaraan bermotor angkutan darat atau mobil pemadam kebakaran untuk Kesatuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Pemkab Minahasa Selatan.

Menurut Febri, 3 kasus perkara proyek pembangunan tembok laut atau Sea Wall yang disidik pihak Kejari Minahasa Selatan tersebut cukup menarik perhatian publik. Diduga proyek tersebut banyak terjadi kesalahan, mulai dari penganggaran, perencanaan hingga terjait pelaksanaan dana siap pakai yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk kondisi atau dalam keadaan darurat dan penanggulangan bencana.

Febri membenarkan bahwa agenda persidangan terkait kasus perkara korupsi proyek pembangunan rehabilitasi tembok pantai Amurang tersebut merupakan sidang pertama. Jaksa Penuntut Umum (JPU) kemudian membacakan surat dakwaan dalam persidangan untuk masing-masing terdakwa.

Pada awalnya, para terdakwa menyatakan bahwa mereka menolak menerima dan menandatangani surat dakwaan beserta surat panggilan persidangan. Hal tersebut diduga berkaitan dengan proses pengajuan gugatan praperadilan yang diajukan oleh sejumlah tersangka.

Setelah mendengar penjelasan tersebut, Ketua Majelis Hakim yang memimpin jalannya persidangan akhirnya menyatakan bahwa persidangan telah dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

Hakim meminta para terdakwa untuk menerima surat dakwaan tersebut dan memberikan kesempatan bagi mereka untuk menunjuk pengacara maupun penasihat hukumnya masing-masing.

“Selanjutnya agenda persidangan dengan pembacaan surat dakwaan oleh JPU akan kembali dilanjutkan pada harj Selasa, tanggal 31 Juli 2018. Majelis Hakim meminta agar seluruh terdakwa kiranya dapat hadir dalam persidangan selanjutnya dengan didampingi penasehat hukum atau pengacaranya,” pungkas Febri Diansyah.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.