KPU Kota Malang Imbau Bacaleg Penuhi Syarat Pendaftaran

Editor: Koko Triarko

255
Ketua KPU Kota Malang, Zaenudin. -Foto: Agus Nurchaliq
MALANG – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Malang, Zaenudin, mengatakan, setidaknya akan ada 2.000 Bakal Caleg yang akan mengurus surat keterangan sehat jasmani dan rohani di Kota Malang.
Atas usulan teman-teman dari partai politik, katanya, KPU mencoba memfasilitasi dan menyampaikan hal itu kepada direktur Rumah Sakit Saiful Anwar (RSSA), Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lawang, Ikatan Dokter Indonesia (IDI), Dinas Kesehatan (Dinkes) dan Badan Narkotika Nasional (BNN).
Ia berharap, pada instansi tersebut untuk bisa memfasilitasi kebutuhan para Bakal Caleg.
“Kami sudah berusaha untuk memfasilitasi dan komunikasi dengan semua pihak, walaupun pada PKPU memang tidak ada kewajiban bagi KPU untuk melakukan MoU dengan pihak-pihak tersebut,” jelasnya, di Kantor KPU, Kamis (5/7/2018).
Menurut Zaenudin, para Bakal Caleg nantinya bisa mengurus surat keterangan sehat di Puskesmas dan rumah sakit pemerintah. Sedangkan terkait dengan narkotika boleh dilakukan di BNN.
“Setelah kami klarifikasi ke Dinkes, ada 16 Puskesmas di kota Malang yang mereka hanya mampu melayani surat kesehatan jasmani. Sehingga, Bakal Caleg bisa mengurus untuk kesehatan rohaninya di RSSA atau RSJ Lawang. Bahkan, di RSJ Lawang memfasilitasi dengan sistem kolektif, artinya dikoordinir oleh partai politik. Tapi, itu merupakan domain antara rumah sakit dengan partai politik,” terangnya.
Zaenudin berharap, dengan waktu kurang lebih 12 hari ke depan, Bakal Caleg bisa segera mengurus. Meskipun harus mengantre, tetapi memang dalam pengurusan tersebut pihak rumah sakit tidak boleh mengorbankan pelayanan umum lainnya.
Sementara itu menanggapi persoalan mantan narapidana yang tidak boleh mencalonkan diri sebagai calon legislatif, Zaenudin, mengatakan setidaknya ada tiga mantan yang menurut PKPU tidak diperkenankan mendaftar Caleg, yakni mantan narapidana kejahatan narkoba, kejahatan seksual dan korupsi.
“Di luar kasus kejahatan tersebut, mantan narapidana boleh mendaftar, tetapi mereka harus mengemukakan kepada publik melalui media, bahwa yang bersangkutan pernah menjalani hukuman penjara. Dan itu, pembuktiannya kepada KPU ada surat keterangan dari media yang menerbitkan, itu harus dilampirkan pada saat mendaftar,” ucapnya.
Menurutnya, prinsip formal dalam melakukan pendaftaran, para Caleg harus menyertakan surat pernyataan pernah atau tidak tersangkut kasus pidana. Bila nanti Caleg menyembunyikan sesuatu, yang pada saatnya nanti diumumkan kemudian ada tanggapan dari masyarakat, kalau itu terbukti bisa langsung dicoret.
“Bahkan, meskipun pada saat berjalannya pemilihan legislatif atau sampai pada penetapan masih tetap dipersoalkan, maka akan ada proses hukum yang akan berjalan terhadap yang bersangkutan,” pungkasnya.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.