KSPI Tuntut Pembatalan Pasal Ambang Batas Pencapresan

Editor: Koko Triarko

219
JAKARTA — Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menggelar unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), menuntut dibatalkannya Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terkait ambang batas pencapresan (presidential threshold).
“Kepada para hakim konstitusi yang terhormat, kami minta agar ambang batas pencalonan presiden dalam UU Pemilu dibatalkan, karena bertentangan dengan UUD,” kata aktivis, Ratna Sarumpaet, di depan Gedung MK Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Ratna Sarumpaet menyatakan, akan terus berjuang sampai pasal tentang ambang batas pencapresan tersebut dibatalkan oleh MK. Sebab, menurutnya, hal itu bertentangan dengan UUD, dan kedaulatan rakyat untuk bebas memilih pasangan calon presiden dan wakil presiden terbatasi.
“Ini adalah perjuangan konstitusional untuk mengembalikan daulat rakyat, dan mengembalikan kebebasan rakyat untuk secara lebih leluasa memilih pasangan presiden dan wakil presiden,” jelasnya.
Ratna Sarumpaet juga menegaskan, perjuangan tidak boleh hanya berhenti pada ambang batas, dan perjuangan sesungguhnya adalah kembali kepada UUD yang asli. Sebab hal tersebutlah hal yang paling mendasar bagi bangsa Indonesia yang selama ini dikhianati para elit politik.
“Mari kita perjuangkan, kita minta tolong kepada hakim MK demi kebenaran dan demokrasi memutuskan yang memihak kepada rakyat,” ujarnya.
Untuk itu, lanjut Ratna, agar MK segera memutuskan gugatan ambang batas ini sebelum masa pendaftaran calon presiden dan wakil presiden yang direncanakan awal Agustus, nanti.
“Kami meminta MK dapat segera memutuskan permohonan ini, sebelum masa pendaftaran capres berakhir pada 10 Agustus 2018 yang akan datang,” ujarnya.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.