KY Kecam Pungli Pembuatan Surat Keterangan Cakada-Caleg

225
Juru Bicara KY, Farid Wajdi, -Dok: CDN
JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) mengecam adanya pungutan liar (pungli) di pengadilan negeri maupun pengadilan militer, dalam pembuatan surat keterangan untuk calon pimpinan daerah maupun calon anggota legislatif.
“Ini bukan soal berapa besaran nilai pungli yang diminta, melainkan substansi perbuatan yang memang murni melanggar sebuah norma,” ujar Juru Bicara KY, Farid Wajdi, melalui pesan singkat yang diterima di Jakarta, Kamis (12/7/2018).
Surat keterangan ini dibutuhkan sebagai syarat formal para calon peserta. “Pelanggaran tersebut memiliki nilai dugaan kuat sebagai pelanggaran etika,” tambah Farid.
Lebih lanjut, Farid mengatakan, pungli yang dilakukan oleh oknum pengadilan ini jelas bertentangan dengan semangat Mahkamah Agung (MA) dalam memberikan jaminan pelayanan publik yang baik.
KY sendiri, dikatakan Farid telah menerima beberapa informasi mengenai pungli di sejumlah pengadilan umum maupun di pengadilan militer.
Mengenai hal ini, KY memastikan informasi tersebut tidak akan berhenti pada pemberitaan media saja.
“Tindak lanjut terhadap perbuatan dimaksud menjadi perhatian dan komitmen KY,” kata Farid.
Sebelumnya, MA telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (Sema) Nomor 2 tahun 2018, yang mengatur pembebasan pungutan bagi semua caleg yang meminta surat keterangan kepada MA, melalui seluruh peradilan umum dan peradilan militer.
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, menjelaskan bahwa surat keterangan ini tidak dikenakan PNBP, sehingga pembuatannya tidak dipungut biaya apa pun.
Pembuatan Surat Keterangan ini dibebaskan dari biaya, karena menyikapi banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon pimpinan daerah maupun calon anggota legislatif ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer sebagai syarat formil para calon peserta.
Abdullah menjelaskan, bagi Peradilan Umum dan Peradilan Militer yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apa pun, diminta untuk segera mengembalikannya. (Ant)
Baca Juga
Tragedi Suporter Sepak Bola, Polri Minta Ada Evalu... JAKARTA --- Kadiv Humas Polri, Irjen Pol Setyo Wasisto, mengimbau seluruh pemangku kepentingan seperti pengurus liga, pimpinan dan para pendukung klub...
Terdakwa Kasus PLTU Riau-1 Ajukan Diri jadi JC JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), telah melimpahkan dakwaan dan berkas perkara untuk terdakwa Johannes Budisutrisno Kotjo ke Pengadilan Ti...
Polrestro Jakbar: Ekstasi “3 in 1” Die... JAKARTA --- Kepala Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat, AKBP Erick Frendiz, mengungkap peredaran ekstasi "3 in 1" buatan pabrik rumahan ...
Polres Jakbar Bongkar Tempat Pembuatan Ekstasi di ... JAKARTA - Polres Metro Jakarta Barat berhasil membongkar tempat pembuatan pil ekstasi di sebuah Perumahan Sentra Pondok Rajeg, Blok B2 Nomor 5, Kelura...
MK Persilakan DPD Laporkan Hakim Konstitusi ke Dew... JAKARTA - Larangan bagi anggota Partai Politik (Parpol) menjadi calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPD) yang berlaku mulai Pemilu 2019 berdasarkan...
Daftar Tunggu Tersangka Baru Korupsi Pertamina JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus melakukan pengembangan kasus dugaan korupsi investasi PT Pertamina (Persero) di Blok Basker Manta Gummy (BM...
KPK Periksa Tiga Saksi Kasus Dugaan Suap di Lamsel JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), memanggil tiga saksi dalam penyidikan tindak pidana korupsi suap pengadaan barang dan jasa di lingkungan...