LBH Bandarlampung Tolak Rencana Penggusuran Pasar Griya Sukarame

306
Pembeli yang berbelanja di Pasar Tradisional menggunakan kantong plastik sebagai tempat membawa barang belanjaan. Foto: Dok CDN

BANDARLAMPUNG  – Lembaga Bantuan Hukum Bandarlampung menolak dan mengecam rencana penggusuran warga yang menempati kawasan Pasar Griya Sukarame, Kota Bandarlampung yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bandarlampung, Provinsi Lampung.

Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, di Bandarlampung, Sabtu, menegaskan bahwa YLBHI-LBH Bandarlampung, sangat menyayangkan rencana penggusuran tersebut, dan mengecam keras petugas-petugas yang mengatasnamakan Pemkot Bandarlampung yang akan melakukan penggusuran tanpa surat perintah penggusuran dan bertindak sewenang-wenang kepada seluruh masyarakat yang tinggal di Pasar Griya Sukarame tersebut.

LBH Bandarlampung melihat bahwa permasalahan ini merupakan tanggung jawab dari Pemkot Bandarlampung.

“Terhadap persoalan yang terjadi karena adanya peralihan fungsi pasar menjadi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung bahwa warga merupakan masyarakat yang notabenenya adalah warga Bandarlampung yang wajib diakui dan dipenuhi hak-haknya sebagai warga negara,” kata Alian pula.

Warga Pasar Griya Sukarame kini dilaporkan telah bersiap siaga terhadap rencana penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemkot Bandarlampung.

Tindakan Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung pada pekan lalu yang ingin melakukan pemagaran dan penggusuran di perkampungan kawasan Pasar Griya Sukarame itu, membuat warga setempat merasa resah dan tidak nyaman. Akibat perbuatan tersebut warga pun melakukan perlawanan untuk mempertahankan tempat tinggal mereka.

Warga berharap Dinas PU Kota Bandarlampung tidak melakukan perbuatan yang dapat mengundang kericuhan dan keresahan, sebelum ada penyelesaian dari Pemkot Bandarlampung.

Warga mengadukan pada Jumat (13/7), petugas yang mengatasnamakan Pemkot Bandarlampung melakukan kembali tindakan yang dinilai dapat memicu keresahan dan perlawanan.

Petugas tidak hanya kembali akan melakukan pemagaran di Pasar Griya Sukarame, bahkan petugas yang mengatasnamakan Pemkot Bandarlampung mendatangkan personel Polisi Pamong Praja dan alat berat untuk langsung meratakan bangunan-bangunan di Pasar Griya Sukarame tanpa ada musyawarah kepada masyarakat dan tanpa adanya surat penggusuran yang jelas.

Karena itu, LBH Bandarlampung mengingatkan Pemkot Bandarlampung bahwa warga merupakan orang-orang yang mendapat surat penempatan pasar/kios dari tahun 1990-an. Sampai dengan adanya peralihan fungsi pasar tersebut, warga tidak pernah diinformasikan maupun disosialisasikan.

Tuntutan warga setempat adalah meminta informasi dan kejelasan peralihan fungsi Pasar Griya Sukarame menjadi kantor Kejaksaan Negeri Kota Bandarlampung.

Warga justru meminta untuk diaktifkan kembali fungsi pasar demi meningkatkan ekonomi warga setempat.

Menurut Direktur LBH Bandarlampung Alian Setiadi, dalam proses pemagaran dan penggusuran Pasar Griya Sukarame seharusnya terlebih dahulu mendapatkan upaya penyelesaian lebih dulu agar tidak terjadi kericuhan dan keributan antara warga dengan petugas terkait.

“Dampak dari penggusuran secara paksa dapat menimbulkan kemiskinan struktural, sehingga demi mencegah timbul keributan serta membela kepentingan masyarakat banyak, kami berharap permasalahan ini dapat diselesaikan oleh Pemerintah Kota Bandarlampung secepatnya secara arif dan bijaksana,” kata Alian. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...