Lima Aktivitas Tambang di Sumbar Diduga Merusak Lingkungan

Editor: Koko Triarko

239
PADANG –  Kepala Dinas Pol PP dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat, Zul Aliman, mengatakan, tim terpadu telah turun di lima tambang yang ada di Kenagarian Tambang, Kecamatan IV Jurai. Tim gabungan terdiri dari Dinas ESDM, Dinas PTSP, Pol PP, Biro Hukum, dan Dinas Lingkungan Hidup itu, menemukan adanya kerusakan yang disebabkan oleh lima tambang tersebut.
“Hasil dari tim yang turun memang ada terjadi kerusakan lingkungan dampak dari aktivitas lima tambang tersebut. Mulai dari kerusakan irigasi yang berdampak kepada sawah milik petani, hingga kerusakan hutan dan jalan,” ujarnya, Rabu (4/7/2018).
Kepala Dinas Satpol PP dan Pemadam Kebakaran Sumatera Barat, Zul Aliman/Foto: M. Noli Hendra
Ia menyebutkan, setelah mendapatkan hasil sementara itu, besok akan menggelar rapat dengan sejumlah pihak, untuk membahas hasil yang ditemukan tim terpadu yang telah turun tersebut. Kemunginan, di dalam rapat besok akan ada keputusan dan tindakan, jika nanti benar bahwa lima tambang tersebut telah membuat dampak yang buruk.
Namun, Zul menyatakan untuk mengambil keputusan pada rapat besok, perlu mengetahui soal Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari lima tambang itu. Karena perlu diketahui juga, isi dari IUP yang didapatkan oleh lima perusahaan tambang tersebut, sehingga kini membuat dampak yang buruk.
Ia mengaku, sejauh ini lima tambang tersebut memang belum pernah masuk dalam radar pengawasan tim terpadu penegak Perda tentang tambang ilegal. Hal ini karena keberadaan lima tambang itu sudah ada sebelum tim terpadu memiliki wewenang untuk melakukan pengawasan terhadap tambang.
“Kemunginan lima tambang itu sudah ada sebelum masa kepimpinan Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni. Jadi, kita dari tim terpadu belum melakukan pengawasan ke lima tambang yang kini mendapat surat rekomendasi dari Bupati Pesisir Selatan untuk dicabut izin tambangnya,” ujarnya.
Zul menjelaskan, adanya surat rekomendasi pencabutan izin tambang terhadap lima tambang itu, karena sejak 2016 wewenang tambang itu telah beralih dari kabupaten dan kota ke pemerintah provinsi. Sehingga persoalan rekomendasi pencabutan izin tambang perlu ada persetujuan dari Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
Sementara itu, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pesisir Selatan, Nely Armida, mengatakan saat ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk sementara waktu telah memasang plang penghentian pekerjaan terhitung sejak hari kemarin Selasa 3 Juli 2018.
“Plang itu kita pasang bersama tim gabungan yang terdiri dari Kapolsek IV Jurai, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PTSP dan Satpol PP,” jelasnya.
Ia menyebutkan, sesuai yang tertera pada plang tersebut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan  menyatakan dilarang melakukan kegiatan apapun di areal tersebut.
Tindakan pengerjaan di area itu dinilai melanggar pasal 90 dan 109 Undang-Undang No.32/2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, ancaman hukuman maksimal 10 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah.
“Jadi, plang itu untuk sementara waktu perlu kita pasang, supaya pengerjaan dihentikan dulu, sebelum ada keputusan dari pemerintah,” tegasnya.
Pengawasan dan penindakan terhadap aktivitas pertambangan ini dilakukan,  menindaklanjuti surat Bupati Pesisir Selatan tentang Permohonan Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Batuan/Galian C kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM & PTSP) Provinsi Sumatera Barat, tim terpadu penegakkan Perda Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, akhirnya turun ke lapangan.
Lihat juga...

Isi komentar yuk