Lombok Utara, Miniatur Pencegahan Perkawinan Anak

Editor: Satmoko Budi Santoso

248
Bupati Lombok Utara, Najmul Akhyar/Foto : Turmuzi

LOMBOK UTARA –  Kabupaten Lombok Utara (KLU), Provinsi Nusa Tenggara Barat, meraih penghargaan menjadi kabupaten terbaik 2018 dalam pencegahan perkawinan usia anak di Indonesia.

Penghargaan tersebut diberikan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, karena Lombok Utara dinilai mempunyai komitmen dan sukses melakukan program pencegahan usia anak yang selama ini banyak terjadi Indonesia, termasuk di Lombok Utara.

“Penghargaan yang diraih Lombok Utara merupakan keberhasilan dan kerja keras semua pihak serta perangkat pemerintahan sekaligus sebagai bukti maupun komitmen Pemda KLU mencegah pernikahan usia anak,” kata Bupati Lombok Utara, H Najmul Akhyar, Selasa (24/7/2018).

Menurutnya, permasalahan pernikahan usia anak selama ini masih sering ditemukan di tengah masyarakat. Untuk mencegah hal tersebut dibutuhkan peran serta semua kalangan, mulai pemerintah, tokoh agama dan tokoh masyarakat.

Tanpa keterlibatan dan peran serta semua kalangan, proses pencegahan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat, khususnya kalangan remaja akan sulit bisa maksimal dilakukan.

“Saya juga melihat kawan-kawan LPA bekerja maksimal dengan membentuk konselor tingkat desa dan kecamatan, sehingga bila ada keinginan pernikahan dini, pihak LPA aktif menangani dan memberikan konseling,” kata Najmul.

Lebih lanjut dikatakannya, penghargaan dan tropi tersebut sebagai pemacu untuk bekerja lebih giat lagi. Anugerah Kabupaten Kota Layak Anak merupakan ajang penghargaan dari Kementerian PPPA yang diberikan kepada daerah dan pimpinan daerah sesuai dengan kategori keberhasilannya memberikan perlindungan terhadap anak melalui program serta kebijakan yang dijalankan.

Sebelumnya, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Prof. Yohana Susana Yembise mengatakan, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak adalah urusan wajib, sesuai dengan Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Perlu sinergitas dan kerja keras dari pemerintah daerah termasuk kerja sama dengan OPD-OPD untuk keberhasilan program kabupaten kota layak anak, sehingga diharapkan pada 2030 seluruh kabupaten/kota sudah layak anak.

Kepala daerah juga diharapkan bisa lebih memperhatikan kegiatan pemberdayaan perempuan dan anak dari sisi penganggaran, mengingat perempuan dan anak menjadi generasi bangsa ke depan untuk diperhitungkan dunia.

Baca Juga
Lihat juga...