MA Janji Segera Proses Uji Materiil PKPU

Editor: Mahadeva WS

460
Juru Bicara MA Suhadi – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Hingga saat ini sudah ada lima calon legislatif yang mengajukan uji materil Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) ke Mahkamah Agung (MA) terkait larangan mantan terpidana korupsi mencalonkan diri menjadi anggota legislatif.

Juru Bicara MA, Suhadi menyebut, pihaknya akan segera memproses uji materi atas PKPU No. 20/2018. Hanya saja hal tersebut dilakukan jika, ketentuan pasal dan perkara tersebut tidak sedang diuji materil di Mahkamah Konstitusi (MK). Pokok permasalahan yang diajukan untuk uji materi di MA, berbeda dengan persoalan yang saat ini sedang menjalani proses uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK).

“Kalau menurut ketentuannya, jika ada pasal yang sama, dan perkara sama yang diujimaterikan di MK, kemudian pasal dan perkara itu juga diujimaterikan di MA, maka MA harus menghentikan sementara proses uji materinya. Tetapi, kalau pasal dan perkaranya berbeda, ya uji materi tetap berlanjut,” kata Suhadi, Selasa (10/7/2018).

Lebih jauh Suhadi mengatakan, uji materi di MA juga harus ditunda untuk sementara jika ada satu aturan yang secara penuh sedang diujimaterikan di MK. Misalnya, kalau saat ini PKPU No.20/2018 diuji materi di MA, kemudian di MK, ada yang mengajukan uji materi atas UU No.7/2017 secara keseluruhan atau bukan pasal per pasal, maka proses di MA harus ditunda.

Penundaan dilakukan sampai ada putusan atas uji materi di MK dan sudah ada putusan hukum. Sementara, jika merujuk kondisi saat ini, maka uji materi terhadap PKPU 20 tetap bisa dilanjutkan karena tidak ada yang mengajukan uji materil di MK. “Uji materinya tetap berjalan dan prosesnya nanti tidak terikat dengan proses kepemiluan. Kecuali, jika para pemohon uji materi di MA mencabut permohonan mereka,” ujarnya.

Terpisah, Juru Bicara MK Fajar Laksono membenarkan, jika proses uji materi PKPU No.20/2018 bisa terus berlanjut. Sampai saat ini MK tidak menangani uji materi terkait aturan pencalonan caleg DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota. “Kalau uji materi tentang pencalonan anggota DPD ada, tetapi uji materi yang terkait dengan pencalonan anggota DPR, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota tidak ada,” ungkap Fajar.

Selain uji materi tentang pencalonan anggota DPD, MK saat ini juga menangani uji materi soal ambang batas pencalonan presiden. “Karena itu, MA bisa melanjutkan proses uji materi atas PKPU Nomor 20 Tahun 2018,” tegas Fajar.

Hingga Selasa (10/7/2018), tercatat sudah ada lima mantan napi korupsi yang mengajukan uji materiil ke MA atas PKPU No.20/2018. Kelimanya yakni Patrice Rio Capella, Darmawati, Al Amin Nasution, Sarjan Tahir, Wa Ode Nurhayati dan Muhammad Taufik.

Baca Juga
Lihat juga...