MA Terbitkan Aturan Penggratisan Surat Keterangan untuk Caleg

Editor: Mahadeva WS

360
Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Surat Edaran MA (SEMA). Tebaru yang dikeluarkan adalah SEMA No.2/2018 yang mengatur pembebasan pungutan surat keterangan bagi calon anggota legislatif (caleg).

Surat tersebut diberlakukan untuk seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Militer. “Surat keterangan ini tidak dikenakan PNBP (penerimaan negara bukan pajak). Jadi pembuatannya tidak dipungut biaya, artinya gratis,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA Abdullah, Jumat, (6/7/2018).

Abdullah mengatakan, terbitnya SEMA No.2/2018 untuk menegakkan berlakunya SEMA No.3/2016 tentang Permohonan Surat Keterangan bagi Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terkait semua jenis surat keterangan pengadilan. “Terbitnya SEMA No.2/2018 ini karena banyaknya permohonan pembuatan surat keterangan dari para calon kepala daerah dan para calon anggota legislatif ke Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Militer sebagai syarat formal pendaftaran para calon anggota legislatif,” jelasnya.

Dengan banyaknya permohonan tersebut, menimbulkan pertanyaan dari Peradilan Negeri ataupun Peradilan Militer terkait pedoman pelaksanaan pembuatan surat keterangan bagi caleg di seluruh Indonesia.

“Untuk peradilan umum dan peradilan militer yang telah terlanjur memungut biaya kepada para pemohon dengan alasan apa pun diminta untuk mengembalikannya. Sesuai SEMA No.2/2018, pengadilan umum dan pengadilan militer tidak dibenarkan memungut biaya terkait pembuatan surat keterangan kepada pemohon,” ujarnya.

Menurut Abdullah, kebijakan ini merupakan pengecualian terhadap ketentuan huruf e angka 12 Lampiran Peraturan Pemerintah (PP) No.53/2008 tentang Jenis dan Tarif Atas PNBP pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

SEMA No.2/2018 ini juga mengatur jangka waktu penyelesaian permohonan surat-surat keterangan yang dimohonkan kepada Pengadilan Negeri atau Niaga atau Militer. Ditentukan, surat dapat disampaikan paling lama dua hari kerja sejak permohonan diterima oleh pengadilan.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.