Mahasiswa Gugat Ambang Batas Pencalonan Presiden

Editor: Mahadeva WS

333
Unoto Dwi Yulianto Kuasa Hukum Pemohon Pengujian UU Pemilu – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Pasal 222 UU No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) yang mengatur ambang batas pencalonan presiden (presidential threshold)  kembali di gugat ke Mahkamah Konstitusi (MK). Kali ini giliran mahasiswa sebagai pemilih milenia yang merasa dirugikan hak konstitusionalnya dengan adanya syarat dukungan calon presiden 20 persen.

Menurut Unoto Dwi Yulianto, kuasa hukum Pemohon Muhammad Dandy seorang mahasiswa warga Jakarta, poin krusial dalam UU Pemilu adalah, Pemohon merupakan pemilih pemula yang tidak memberikan mandat dengan permasalahan partai politik di 2014. Saat itu, Pemohon belum dapat memberikan hak pilih sehingga partai politik yang ada di DPR saat ini bukan representasi dari pemilih pemula.

“Artinya bagaimana mungkin pemilih milenia atau pemula ini bisa memberikan mandat kepada DPR hasil Pemilu 2014, padahal Pemohon baru memberikan hak pilihnya di Pemilu 2019,” kata Unoto, Kamis (12/7/2018).

Terkait syarat pencalon sendiri, Unoto juga mempertanyakan apakah itu dari interal diri calon atau dari luar. Syarat menjadi calon, berkaitan dengan syarat-syarat yang ada di dalam diri calon, seperti kesehatan, warga negara Indonesia dan tidak pernah dipidana. “Sementara syarat pencalonan itu di luar. Makanya kita minta penafsiran dari MK apakah ini syarat menjadi calon atau syarat pencalonan,” ujarnya.

Lebih jauh ia mengatakan, Pemohon merasa penerapan ambang batas pencalonan presiden tidak dapat dibenarkankan dengan alasan untuk penguatan sistem. Menurut Pemohon, banyaknya pilihan calon akan mengembangkan perilaku selektif dalam masyarakat.

“Karena partai politik yang memenangkan Pemilu 2014 tidak pernah menerima mandat untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakiI presiden pada pemilu selanjutnya. Dan selaku pemilih yang baru pertama kali menggunakan hak pilihnya (pemilih pemula) dalam pemilu pada Pemilu 2019 merasa bahwa penyusuan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik pemenang Pemilu 2014 tidak merepresentasikan suara Pemohon dan para pemilih pemula,” terangnya.

Ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden membatasi Pemohon untuk memperoleh alternatif calon presiden dan wakil presiden. Dan berpotensi besar menghasilkan calon tunggal. Ketentuan a quo juga dinilai bertentangan dengan jaminan persamaan hak seluruh peserta pemilu untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden.

“Terhadap hal tersebut Pemohon meminta MK menafsirkan kata syarat dalam Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 sebagai syarat yang melekat dalam diri calon presiden dan wakil presiden bukan syarat mengenai ambang batas serta menyatakan Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.