Mantan Wakil Bupati Malang Penuhi Panggilan KPK

Editor: Koko Triarko

286
JAKARTA – Mantan Wakil Bupati Malang, Jawa Timur, Ahmad Subhan, akhirnya datang ke Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memenuhi panggilan pemeriksaan oleh penyidik KPK. Subhan dimintai keterangan  selama beberapa jam, lalu keluar meninggalkan ruang pemeriksaan di Lantai II Gedung KPK, Jumat (13/7/2018).
Sebelumnya, Subhan dua kali tidak datang alias mangkir saat akan diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan tindak pidana korupsi (Tipikor) berupa penerimaan uang sebagai suap atau gratifikasi yang menjerat Mustafa Kamal Pasha, mantan Bupati Mojokerto, Jawa Timur, periode 2010-2015 dan 2016 -2021.
Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, menjelaskan, pemeriksaan terhadap Subhan dilakukan salah satunya untuk menggali informasi terkait adanya dugaan aliran dana yang diterima Mustafa, terkait perizinan pendirian sejumlah menara atau tower telepon seluler di wilayah Kabupaten Mojokerto.
Sebelum meninggalkan Gedung KPK Jakarta, Subhan sempat memberikan keterangan singkat kepada wartawan, bahwa dirinya memang berperan sebagai pihak penghubung atau makelar dalam proyek pendirian 22 unit Base Tower Station (BTS) di sejumlah lokasi di wilayah Mojokerto.
“Dalam proyek tersebut, saya hanya berperan sebagai makelar atau penghubung, sedangkan terkait masalah lainnya termasuk aliran dana terkait seputar perizinan pendirian tower, saya tidak tahu. Waktu itu hanya dimintai tolong untuk memperkenalkan rekanan proyek kepada sejumlah Kepala Dinas (Kadis) Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mojokerto”, kata Ahmad Subhan.
Menurut Subhan, proyek pendirian tower tersebut merupakan proyek satu paket yang sudah berjalan selama 11 tahun. Subhan mengaku tidak mengetahui adanya pemberian hadiah atau janji sejumlah uang berupa commitment fee yang diterima Mustafa sebesar Rp2,7 miliar.
Dalam kasus tersebut, penyidik KPK hingga saat ini telah menetapkan sejumlah tersangka, di antaranya Mustafa dan Zainal Abidin. Zainal sebelumnya pernah menjabat sebagai Kepala Dinas (Kadis) Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Pemkab Mojokerto.
KPK juga menetapkan dua orang tersangka lainnya, yaitu Onggo Wijaya dan Ockyanto. Keduanya merupakan direktur perusahan telekomunikasi swasta yang memenangkan lelang tender proyek pembangunan menara atau tower telepon seluler di Kabupaten Mojokerto pada 2015.
Mustafa dan Zainal diduga juga terlibat dalam kasus dugaan korupsi lainnya, terkait sejumlah proyek pembangunan dan peningkatan kualitas jalan di Kabupaten Mojokerto. KPK menduga, Mustafa menerima sejumlah uang yang diduga sebagai suap atau gratifikasi sebesar Rp3,7 miliar.
Baca Juga
Lihat juga...