MK Kabulkan Sebagian Uji Materiil UU LPS

Editor: Satmoko Budi Santoso

205

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan uji materi Pasal 6 ayat (1) UU No. 24/2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Pasal-pasal tersebut mengatur wewenang pengelolaan kekayaan/aset yang dimiliki LPS yang dimohonkan Kepala Eksekutif LPS, Fauzi Ichzan.

Dalam putusannya, MK mengabulkan secara inkonstitusional bersyarat atas pengujian Pasal 6 ayat (1) UU LPS.

“Mengabulkan sebagian permohonan Pemohon dan menyatakan Pasal 6 ayat (1) huruf c tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai, termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU No. 9 Tahun 2016 tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK),” kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang pengucapan putusan uji materil UU LPS di Gedung MK Jakarta, Senin (23/7/2018).

Kuasa Hukum LPS Irman Putra Sidin – Foto M Hajoran Pulungan

Dalam pertimbangannya, mahkamah mengatakan kewenangan LPS dalam UU LPS berlaku pula dalam UU PPKSK. Namun, aset yang dikelola LPS berkaitan kekayaan negara dan adanya hak masyarakat di dalamnya. Maka kewenangan hak hapus buku dan hapus tagih tidak dapat dianggap sebagai kewenangan tanpa batas. Seperti jika hal itu menjadi piutang yang dikelola oleh perseorangan atau badan hukum yang tidak ada kaitannya dengan kekayaan negara.

“Dengan demikian, hak hapus tagih dan hapus buku oleh LPS dapat diberikan dalam keadaan normal sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK,” kata Hakim Anggota, Manahan MP Sitompul dalam pertimbangan hukumnya.

Manahan menyebutkan, melaksanakan kewenangan hapus buku dan hapus tagih ini LPS harus berpedoman pada prinsip kehati-hatian dan menganut asas transparansi serta pruden. Dengan kata lain, tindakan hapus buku dan hapus tagih upaya terakhir (ultimum remedium) dan tidak boleh dilakukan sembarangan, terutama untuk menghindarkan tindakan moral hazard.

Prinsip kehati-hatian ini relevan dengan tahapan-tahapan dalam penjelasan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK, tindakan hapus buku harus dilakukan melalui: upaya penyelamatan tagihan, seperti penagihan intensif; pengkondisian kembali (reconditioning); penjadwalan kembali (rescheduling); restrukturisasi (restructuring); penjualan agunan diperkirakan lebih kecil dari biaya yang akan dikeluarkan; upaya penagihan tidak bisa dilakukan.

Atas dasar itu, Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS dinyatakan inkonstitusional bersyarat sepanjang frasa “melakukan pengelolaan kekayaan dan kewajiban LPS tidak dimaknai” termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang, menurut Mahkamah tidak sepenuhnya dapat dikabulkan.

“Mengingat hak hapus buku dan hak hapus tagih (hanya) dapat diberikan sepanjang masih berkaitan dengan keadaan krisis dan memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (5) UU PPKSK,” tegasnya.

Sebelumnya, Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS menyebutkan, “Dalam rangka melaksanakan tugas dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut : melakukan pengelolaan kekayaan (aset) dan kewajiban LPS”.

“Dalam rangka melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, LPS mempunyai wewenang sebagai berikut: melakukan pengelolaan kekayaan (aset) dan kewajiban LPS.” Sedangkan Pasal 46 ayat (5) PPKSK berbunyi “Untuk menyelesaikan aset dan kewajiban yang masih tersisa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) LPS memiliki wewenang untuk menghapus buku dan menghapus tagih aset”.

Dengan putusan ini, LPS berwenang menghapus buku dan hapus tagih aset piutang (tagihan utang) debitur bank ketika pengelolaan aset bank dalam likuidasi (sistemik maupun nonsistemik) terutama ketika dalam keadaan krisis dengan sejumlah persyaratan.

Sebelumnya, Pemohon beralasan uji materi pasal-pasal ini menimbulkan kerugian (materil) karena LPS tidak bisa menolak pembayaran piutang (pihak ketiga) ketika pengelolaan aset bank dalam status Bank Dalam Likuidasi (BDL).

Piutang tersebut tetap hidup beserta dengan bunga dan denda, apabila tidak dibayarkan dalam batas waktu tertentu. Hal ini akan mengakibatkan piutang menjadi bertambah dari nilai pokok dan bunga serta denda.

Apalagi, LPS mempunyai kewenangan melakukan hapus buku dan hapus tagih terhadap debitur bank sistemik dalam kondisi krisis seperti diatur UU PPKSK. Sementara, terhadap debitur bank nonsistemik tidak disebutkan kewenangan untuk hapus buku dan hapus tagih secara eksplisit dalam UU LPS, terutama Pasal 6 ayat (1) huruf c dan Pasal 81 ayat (3) UU LPS.

Karena itu, Pemohon meminta MK agar Pasal 6 ayat (1) huruf c UU LPS inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai termasuk dapat melakukan tindakan hapus buku dan hapus tagih terhadap aset berupa piutang.

Sementara itu, Kuasa Hukum LPS Irman Putra Sidin mengaku kecewa, karena apa yang mereka perjuangkan dalam sidang MK tidak diterima. Tapi pihaknya, tetap menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat.

“Kita tentu menghormati putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut, tapi kita menyayangkan upaya yang kita lakukan ditolak oleh MK,” kata Irman di Gedung MK usai sidang.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.