MK: Pengurusan Parpol Tidak Boleh Jadi Anggota DPD

Editor: Mahadeva WS

250
Suasana Sidang Uji Materil UU Pemilu di Ruang Sidang MK terkait Keanggotaan DPD tak Boleh dari Pengurus Partai Politik – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Pengurus Partai Politik (Parpol) tidak bisa mencalonkan diri menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Demikian bunyi amar putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dalam sidang putusan uji materiil Pasal 182 huruf l Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum.

Ketua MK Anwar Usman menegaskan, frasa pekerjaan lain di dalam Pasal 182 huruf I UU No.7/2017 tentang Pemilu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat, sepanjang tidak dimaknai mencakup pula pengurus (fungsionaris) partai politik. “Amar putusan. Mengadili, mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya,” ucap Anwar, dalam sidang putusang Uji Materiil Pasal 182 UU No/7/2017 tentang Pemilu, Senin (23/7/2018).

Dalam pertimbangan hukum mahkamah, Pasal 182 huruf l UU Pemilu, timbul ketidakpastian hukum apakah perseorangan warga negara Indonesia, yang sekaligus pengurus partai politik dapat atau boleh menjadi calon anggota DPD. Hal itu bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Jika ditafsirkan dapat atau boleh, maka hal itu akan bertentangan dengan hakikat DPD sebagai wujud representasi daerah dan sekaligus berpotensi lahirnya perwakilan ganda (double representation).

“Sebab, jika calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik dari mana anggota DPD itu berasal secara faktual akan memiliki wakil baik di DPR maupun di DPD sekalipun yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan tatkala mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD. Hal ini berarti bertentangan dengan semangat Pasal 22 D UUD 1945. Sebaliknya, jika ditafsirkan tidak dapat atau tidak boleh, larangan demikian tidak secara ekplisit disebutkan dalam UU Pemilu, khususnya Pasal 182 huruf l,” jelas Hakim Anggota Suhartoyo.

Oleh karena menurut Suhartoyo, penting bagi Mahkamah untuk menegaskan, perseorangan warga negara Indonesia yang mencalonkan diri sebagai anggota DPD tidak boleh merangkap sebagai pengurus partai politik. Sehingga Pasal 182 huruf l UU Pemilu harus dimaknai sebagaimana tertuang di dalam amar Putusan tersebut.

“Bahwa oleh karena UU Pemilu, khususnya Pasal 182 tidak secara tegas melarang pengurus partai politik untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota DPD, maka secara a contrario, pendirian Mahkamah sebagaimana tertuang dalam putusan-putusan sebelumnya yang pada intinya menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari partai politik sesungguhnya tetap berlaku,” jelasnya.

Dengan demikian, karena anggota DPD yang juga pengurus partai politik tersebut terpilih menjadi anggota DPD, sebelum adanya Putusan tersebut, maka sesuai dengan prinsip presumption of constitutionality, keanggotaan yang bersangkutan di lembaga tersebut (DPD) harus dianggap didasarkan atas undang-undang yang konstitusional.

“Artinya, sejalan dengan sifat prospektif putusan Mahkamah maka Putusan ini tidak berlaku terhadap yang bersangkutan, kecuali yang bersangkutan mencalonkan diri kembali sebagai anggota DPD setelah Putusan ini berlaku sesuai dengan Pasal 47 UU MK,” ungkapnya.

Sementara itu Hakim Konstitusi lainnya Saldi Isra, mengatakan, Mahkamah penting menegaskan, yang dimaksud dengan pengurus Partai Politik dalam putusan ini adalah, pengurus mulai dari tingkat pusat sampai tingkat paling rendah, sesuai dengan struktur organisasi partai politik yang bersangkutan.

“Untuk Pemilu 2019, karena proses pendaftaran calon anggota DPD telah dimulai, dalam hal terdapat bakal calon anggota DPD yang kebetulan merupakan pengurus partai politik terkena dampak oleh putusan ini, KPU dapat memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk tetap sebagai calon anggota DPD sepanjang telah menyatakan mengundurkan diri dari kepengurusan Partai Politik yang dibuktikan dengan pernyataan tertulis yang bernilai hukum perihal pengunduran diri dimaksud,” tegasnya.

Dengan demikian, untuk selanjutnya, anggota DPD sejak Pemilu 2019 dan pemilu-pemilu setelahnya, yang menjadi pengurus partai politik adalah bertentangan dengan UUD 1945. Inkonstitusionalitas Pasal 182 huruf l UU Pemilu adalah beralasan menurut hukum sepanjang frasa pekerjaan lain dalam Pasal 182 huruf l UU Pemilu dimaksud dimaknai mencakup pula pengurus partai politik.

Baca Juga
Lihat juga...