Muhammadiyah Berperan Hadirkan Negara

Editor: Satmoko Budi Santoso

200
Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak, Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Manager Nasution, dan Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyron Muqoddas saat menerima karyawan PHK Freeport di aula Ahmad Dahlan Gedung Muhammadiyah, Jakarta, Selasa (31/7/2018). Foto : Sri Sugiarti.

JAKARTA – Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah akan mengambil peran menghadirkan negara untuk memenuhi kewajibannya terhadap warga negara dengan keadilan.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhamadiyah, Manager Nasution di hadapan karyawan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) PT Freeport Indonesia di aula Ahmad Dahlan, Gedung Muhamnadiyah, Jakarta, Selasa (31/7/2018).

“Kalau dalam iman kami di Islam, tamu itu rejeki. Jadi bapak-bapak ini sebetulnya sudah membawa rejeki buat Muhammadiyah,” kata Manager.

Sebagai negara, sebut dia, kita punya hak konstitusional, negara harus hadir untuk memenuhi hak-hak dasar para pekerja diperlakukan manusiawi. Seperti tadi disampaikan perwakilan karyawan PHK Freeport, bahwa di sana telah terjadi kekerasan, pelecehan martabat, dan lainnya.

“Bapak-bapak kan minta negara hadir. Negara itu punya mandat mesti menunaikan kewajibannya. PP Muhammadiyah akan mengambil peran menghadirkan negara persi Muhammadiyah,” ujarnya.

Memang, Muhammadiyah tidak punya kewenangan mandat Undang-Undang (UU), tetapi kata Manager, Muhammadiyah lahir justru sebelum negara ada. Muhammadiyah ikut mendirikan negara.

“Maka, saya kira sebagai ibu negara, Muhammadiyah punya kewajiban mengingatkan anaknya supaya menunaikan kewajiban konstitusional,” tegasnya.

Terkait kedatangan mereka, Muhammadiyah juga akan membangun kerja sama dengan lintas agama seperti Persatuan Gereja Indonesia ( PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI).

Menurut dia, akan sangat efektif kalau melakukannya bersama-sama. Tujuannya untuk memperbesar suara supaya negara hadir, dan ini yang sesungguhnya akan kita dorong.

Ketua Umum Pemuda PP Muhammadiyah, Dahnil Anzar Simanjutak, menambahkan, pihaknya akan membela masyarakat yang tertindas dan termarginalkan.

“Yakinlah, kami akan bersama bapak-bapak sekalian menyuarakan lebih keras lagi agar negara hadir untuk keadilan,” kata Dahnil.

Senada dengan Dahnil, Ketua PP Muhammadiyah Bidang Hukum dan HAM, Busyron Muqoddas mengatakan, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja, tugasnya mengatur rakyat untuk bekerja di berbagai perusahaan termasuk karyawan Freeport.

Tentunya, perusahaan itu harus memberikan kenyamanan, keamanan dan kesejahteraan bagi karyawannya. Ketika keadilan kemudian tidak berpihak tentu mengharapkan negara juga hadir.

“Bapak-bapak ingin bertemu dengan Menteri Hanif (red-Menteri Tenaga Kerja). Saya sudah kirim pesan kepada sekretarisnya mudah-mudahan disampaikan,” kata Busyron.

Terkait responnya seperti apa, kata dia, yang penting sudah berusaha. Tapi tentunya upaya ini tidak berhenti pada kirim pesan tersebut. Karena akan ada langkah berikutnya untuk mewujudkan keadilan bagi karyawan PHK Freeport.

Baca Juga
Lihat juga...