Ombudsman NTB Buka Posko Pengaduan PPDB 2018

Editor: Koko Triarko

291
Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RIbPerwakilan NTB, Ridho Rasyid/Foto: Turmuzi
MATARAM – Ombudsman RI Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah membuka posko pengaduan proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB). Masyarakat, terutama orang tua peserta didik diminta tidak enggan melapor, kalau dalam proses PPDB menemukan pelanggaran.
“Kalau menemukan atau mengalami praktik pungutan liar dan percaloan selama PPDB, masyarakat diharapkan bisa melapor, dengan memanfaatkan posko pengaduan yang dibuka Ombudsman”, kata Asisten Bidang Pencegahan Ombudsman RIbPerwakilan NTB, Ridho Rasyid, di Mataram, Kamis (5/7/2018).
Menurutnya, peran serta dan partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pelaksanaan PPDB sangat penting dalam mencegah terjadinya praktik kecurangan seperti pungli dan percaloan.
Sebab, dengan jumlah sekolah dan keterbatasan personel yang dimiliki Ombudsman, tentu tidak akan bisa maksimal ditangani sendiri, sehingga peran aktif masyarakat dibutuhkan.
“Meski demikian, Ombudsman, selain membuka posko pengaduan, juga turun langsung melakukan pemantauan di lapangan”, katanya.
Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) NTB, Muhammad Suruji memastikan aturan sistem zonasi yang diberlakukan dalam proses PPDB, selain sebagai upaya melakukan pemerataan siswa di semua sekolah, juga meminimalisir terjadinya praktik kecurangan.
Menurutnya, terjadinya praktik kecurangan dalam proses PPDB seperti pungli dan percaloan, karena calon peserta didik kerap memperebutkan sekolah yang dinilai favorit, sementara kuota terbatas.
“Celah itulah yang kerap dimanfaatkan oknum tidak bertanggung jawab melakukan kecurangan”,  katanya.
Lihat juga...

Isi komentar yuk