banner lebaran

Ombudsman NTB tak Temukan ‘Pemalsuan’ SKTM

Editor: Koko Triarko

236
Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB Bidang Pelaporan, Sahabudin/Foto: Turmuzi
MATARAM – Banyaknya temuan penggunaan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) palsu di sejumlah daerah sebagai persyaratan calon peserta didik bisa masuk di sekolah negeri pada PPDB 2018 melalui sistem zonasi, mendapatkan perhatian serius dari Ombudsman RI Perwakilan NTB.
“Terkait temuan penggunaan SKTM palsu di beberapa daerah, masih didalami juga di NTB, apakah praktik sama juga ada dilakukan” kata Asisten Ombudsman RI Perwakilan NTB Bidang Pelaporan, Sahabudin, Jumat (13/7/2018).
Jika hal tersebut sampai ditemukan, katanya, jelas merupakan bentuk pelanggaran dan bisa dipidanakan. Namun, hingga kini pihaknya belum menemukannya di NTB.
Ia mengatakan, temuan yang banyak didapatkan di lapangan justru adanya praktik titip-menitip yang dilakukan kalangan pejabat pemerintahan hingga anggota dewan.
“Kalau di NTB, sejauh ini temuan kecurangan pada proses PPDB paling banyak praktik titip-menitip, kalau pemalsuan SKTM belum ada ditemukan”, katanya.
Lagi pula, katanya, proses PPDB jalur prasejahtera yang dipersyaratkan dalam sistem zonasi, tidak cukup hanya dengan menggunakan SKTM, tapi juga harus didukung bukti lain, seperti KIS, KIP.
Kasus dugaan penggunaan SKTM palsu sebagai persyaratan calon peserta didik pada proses PPDB 2018 di sejumlah daerah, marak ditemukan. Pemalsuan dilakukan supaya orang tua bisa mendaftarkan anaknya pada sekolah yang diinginkan berdasarkan aturan sistem zonasi.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.