Orang Tua di Solo Protes Sistem PPDB Online

Editor: Mahadeva WS

411

SOLO – Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) online jenjang SMA/SMK di Solo, Jawa Tengah, menuai protes keras dari orang tua calon siswa. Orang tua yang memiliki anak berprestasi, kalah bersaing dengan calon siswa dari keluarga miskin yang mendaftar dengan menggunakan Surat Keterangan Tanda Miskin (SKTM). 

Para orang tua siswa menilai, PPDB tahun ini tidak lebih baik bila dibandingkan dengan proses pendaftaran tahun lalu. Tidak adanya batasan jumlah maksimal siswa miskin yang pengguna SKTM yang diterima, membuat siswa yang memiliki prestasi kesulitan mendapatkan sekolah baik. “Kalau untuk pendidikan seharusnya tidak ada spesialisasi, seperti warga miskin. Biarkan para siswa ini berkompetisi untuk sekolah negeri,” ujar Warga Porworejo, Banjarsari, Solo, Arius Tri Wibowo, Kamis (5/7/2018).

Tri yang sedang mencarikan sekolah anaknya ke SMA/SMK Negeri di Solo, harus tersingkir kalah bersaing dengan calon siswa dari keluarga miskin pemilik kartu sakti SKTM. Kebijakan pada PPDB tingkat SMA yang ditangani oleh pemprov disebutnya, tidak fair karena tidak ada batasan maksimal kuota siswa miskin untuk sekolah negeri.

Persaingan semakin berat karena, selain kuota Gakin tidak jelas, SMA Negeri masih membuka kuota 10 persen bagi siswa berprestasi yang berasal dari luar daerah dan pendaftaran zonasi. “Ini yang semakin membuat orang tua kian sulit, karena sudah kalah dengan warga miskin, ditambah 10 persen kuota untuk siswa luar kota atau luar zona,” keluhnya.

Hal serupa juga dikeluhkan warga Solo lainnya Sadiman. Menurutnya, PPDB online tak kunjung membaik. Tidak adanya aturan yang jelas membuat orang tua dengan anak yang memiliki nilai rata-rata 7,5 masih kesulitan mendapatkan sekolah negeri untuk anaknya.

Sementara dari pengamatan Sadiman, ada anak dari keluarga miskin dengan nilai rata-rata 4,5 bisa masuk ke sekolah negeri. Hal itu dikarenakan, tidak adanya batasan kuota penerimaan siswa dari keluarga miskin. “Kalau seperti ini jelas tidak adil. Bagaimana untuk siswa berpretasi bisa masuk sekolah favorit jika kuota warga miskin tidak dibatasi. Pemerintah seharusnya bisa lebih memahami persoalan ini,” tandasnya.

Petugas Posko PPDB Online tingkat SMA di Solo, Agus Pratomo. – Foto Harun Alrosid

Petugas Posko PPDB Online tingkat SMA di Solo, Agus Pratomo mengatakan, sudah ada 18 orang tua siswa yang mengadu terkait PPDB online 2018. Laporan dan keluhan yang masuk akan dilaporkan kepada pimpinan untuk selanjutnya menjadi bahan evaluasi bagi dinas terkait di Jawa Tengah.

Mengenai tidak adanya pembatasan kuota warga miskin, Agus menyebut, hal itu sudah tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. “Kami tidak bisa berbuat banyak, karena memang aturannya tidak ada batasan maksimal. Justru yang ada adalah batas minimal siswa miskin di sekolah negeri adalah 20 persen. Aturannya tertuang di Permendikbud  Nomor 17 tahun 2017 tentang PPDB. Hanya ditulis minimal 20 persen, tanpa ada batasan maksimal,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...