banner lebaran

ORI Kaltim Temukan Sejumlah Masalah PPDB 2018

Editor: Koko Triarko

193
Kepala Ombudsman RI Kaltim, Kusharyanto. –Foto: Ferry Cahyanti
BALIKPAPAN — Pendaftaran Peserta Didik Baru (PPDB) yang telah berlangsung selama satu pekan lalu, menyisakan beberapa persoalan, khususnya di wilayah Kalimantan Timur.
Ombudsman RI Wilayah Kalimantan Timur, menemukan daya tampung sekolah dengan jumlah siswa yang lulus lebih besar pada jumlah siswa yang ada, sehingga banyak siswa yang tidak tertampung.
Kepala Ombudsman RI, Kusharyanto, menjelaskan, selama PPDB berlangsung ditemukan ketidaksiapan dengan jaringan data, sehingga jadwal pendaftaran online diperpanjang, dan ketidaksiapan untuk menentukan sistem zonasi.
“Zonasi yang ditentukan dan memang sistem zonasi merupakan baru juga masih belum mengakomodir kebutuhan masyarakat. Ada gap antara kebutuhan sekolah dan jumlah siswa, padahal tujuannya sistem zonasi untuk pemerataan, tidak ada lagi istilah favorit dan rasio sekolah sama,” ucapnya, saat ditemui Kamis (12/7/2018).
Dia menilai, dengan sistem zonasi yang diterapkan pemerintah, tujuannya siswa sekitar lebih dekat dengan tempat sekolah dan budaya untuk memperhatikan siswa sekolah juga lebih baik, yang artinya masyarakat sekitar lebih perhatian terhadap kemajuan sekolah.
“Memang tidak ada laporan masuk ke Ombudsman soal PPDB. Tetapi, kami menemukan gap, misal anak lulus SD lebih banyak dibanding dengan jumlah SMP Negeri yang tersedia,” tandas Kusharyanto.
Setelah menemukan beberapa persoalan terkait pelaksanaan PPDB, maka upaya yang dilakukan ORI, kata dia, mengingventaris semua persoalan yang ditemukan selama PPDB berlangsung, kemudian hal ini menjadi bahan evaluasi bagi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ke depannya.
“Di tingkat nasional, lagi dikumpulkan apa saja persoalan yang ditemukan kemudian akan diberikan saran dan perbaikan sebagai bahan evaluasi soal zonasi selama PPDB berlangsung,” imbuhnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Balikpapan, Muhaimin, mengakui tidak mungkin semua tertampung di sekolah negeri, sehingga ada seleksi, dan hal itu bukan saja terjadi di Kota Balikpapan.
“Ini terjadi di semua daerah. Karena penyelenggaraan tanggung jawab pendidikan itu bukan hanya pemerintah, tapi ada juga pada swasta dan masyarakat. Sehingga bagi siswa yang tidak tertampung di negeri, ya sebaiknya mendaftar nonnegeri (swasta),” kata Muhaimin.
Muhaimin menambahkan, selama pelaksanaan PPDB online berlangsung, telah berjalan lancar di tahun ke empat, namun tetap dilakukan evaluasi dan perbaikan.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.