Pelayanan Paspor Bersama Hadir di Ujung Selatan Sumbar

Editor: Satmoko Budi Santoso

181
Bupati Pesisir Selatan Hendrajoni/Foto: M. Noli Hendra

PESISIR SELATAN – Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat, akan mendirikan tempat pelayanan pengurusan paspor dengan pelayanan bersama di Tapan, Kecamatan Basa Ampek Balai Tapan.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan pembuatan paspor merupakan pelayanan tambahan yang diupayakan hadir di kantor pelayanan bersama, pada tahun 2019 mendatang.

Pendirian tempat pelayanan paspor itu, juga seiring akan dibukanya pelayanan kependudukan, perizinan, pemadam kebakaran, penanggulangan bencana, dan lainnya.

“Dalam waktu dekat kita akan membuka pembicaraan dengan Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang,” katanya, Senin (30/7/2018).

Menurutnya, selain akan mempercepat pelayanan kepada masyarakat, pelayanan tersebut tentu juga akan mempersingkat antrean pengurusan paspor di Kantor Imigrasi Kelas I Padang.

Selain masyarakat yang berdomisili di daerah paling selatan kabupaten ini, seperti Silaut, Lunang, Basa Ampek Balai Tapan, Ranah Ampek Hulu Tapan, masyarakat yang berada di bagian tengah kabupaten seperti yang menetap di Kecamatan Linggo Sari Baganti, Air Pura, Ranah Pesisir, Lengayang hingga Sutera juga bisa menikmati layanan tersebut.

“Bagi masyarakat yang menetap ke sana, lebih baik mengurus paspor di kantor pelayanan bersama daripada ke Kantor Imigrasi Kelas I Padang, karena jaraknya lebih dekat, untuk itu kami akan akan berupaya maksimal mewujudkannya,” ujarnya.

Munculnya rencana ini, karena sebelumnya, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Padang, Elvi Sahlan menyebutkan, pihaknya akan menambah kuota pelayanan pengurusan paspor dari 80 menjadi 200 per hari karena tingginya jumlah pemohon setiap hari.

Kuota tersebut, ditambah oleh Ditjen Imigrasi Kemenkum HAM dan dengan adanya penambahan kuota layanan, kata Elvi juga dapat meminimalkan penumpukan dan kekecewaan masyarakat ketika pengurusan paspor.

Hal ini mengingat saat ini sudah diberlakukan antrean dalam jaring, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berdesak-desakan ketika mengantre.

Untuk itu, secara umum masyarakat Sumatera Barat paling banyak mengurus paspor untuk keperluan umrah ke tanah suci Mekkah dan mengunjungi negara-negara tetangga.

Selain untuk penambahan kuota layanan, juga ada direncanakan ketika itu, penambahan periode slot permohonan paspor juga bakal diperpanjang. Bila sebelumnya pemohon hanya bisa memilih jadwal secara daring untuk sepekan ke depan, nantinya pengajuan jadwal bisa dilakukan untuk satu bulan setelahnya.

Kepala Seksi Pengawasan dan Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 Padang, Indra Sakti menambahkan, permasalahan utama yang menyebabkan penumpukan antrean adalah lama periode pengajuan paspor yang sempit, yakni sepekan saja.

Menurutnya, bila periode pengajuan diperpanjang menjadi satu bulan, penumpukan bisa dipecah dan lebih merata.

Penjelasan dari Imigrasi Kelas I Padang itu, sekaligus menanggapi temuan Direktorat Jenderal Imigrasi, terkait adanya permohonan fiktif paspor yang mencapai 72 ribu orang. Modusnya dengan melakukan pendaftaran online sehingga kuota akan habis.

Karena ada terdapat puluhan oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif, hingga ada beberapa oknum masyarakat yang melakukan pendaftaran fiktif mencapai 4000 lebih dalam sekali pendaftaran oleh satu akun saja.

Akibatnya, berapa pun kuota yang disediakan akan habis diambil oleh oknum masyarakat tersebut.

Ia menilai cara lain yang bisa diterapkan ke depan yakni penguncian data atas Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah terdaftar memiliki paspor. Artinya, NIK yang sudah tercatat memiliki paspor tak bisa lagi mengajukan pendaftaran untuk paspor baru.

Baca Juga
Lihat juga...