Pemda di NTB Diminta Tidak Persulit Pencairan DD

Editor: Mahadeva WS

210
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo - Foto: Dok. CDN

LOMBOK TENGAH – Pemerintah provinsi maupun kabupaten di Nusa Tenggara Barat diminta tidak mempersulit pencairan Dana Desa (DD). Tersendatnya pencairan DD, akan menghambat proses pembangunan pedesaan.

“Kepada Pemda NTB agar tidak mempersulit proses pencairan DD dengan menerapkan proses administrasi dan birokrasi yang panjang dan berbelit,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Lombok Tengah, Kamis (5/7/2018).

Meski demikian Eko menilai, proses administrasi dan birokrasi pencairan DD saat ini sudah berlangsung lebih baik dari sebelumnya. Tata kelolanya, saat ini sudah melibatkan kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk ikut mengawasi. Dengan demikian, diharapkan, para pengelola DD tidak akan lagi mampu berbuat macam-macam.

Sementara, kalaupun ada keterlambatan, diyakini itu hanya masalah administratif yang harus dilengkapi untuk proses pencairan. “Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan bisa langsung dilaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa,” tandasnya.

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan, perlu adanya monitoring dari semua pihak. “Jadi kalau masih ada macet begitu, lapor saja ke Satgas DD, di 150040 dalam waktu 3 x 24 jam kita akan mengirimkan orang untuk bantu masalah tersebut,” tambahnya.

Kepala Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, H.L. Husnul Mizan mengklaim, proses pembangunan di desa tidak bisa hanya mengandalkan DD. “Kalau bisa kita minta dibangunkan sumur bor pertanian, biar ada digunakan untuk pengairan tembakau saat musim kemarau, karena kalau hanya mengandalkan Dana Desa tidak cukup,” katanya.

Keberadaan sumur bor pertanian sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian. Dengan sumur bor, kekurangan pasolan air untuk pertanian diyakini bisa tercukupi.

Baca Juga
NTB Bantu Pemenuhan Stok Beras NTT dan Bali MATARAM --- Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Nusa Tenggara Barat membantu pemenuhan stok beras Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Timu...
Hindari Penyimpangan, Kejari Mamuju Kawal Pengguna... MAMUJU - Kejaksaan Negeri Mamuju, Sulawesi Barat, mengawal penggunaan dana desa di dua kabupaten, yakni Mamuju Tengah dan Kabupaten Mamuju. "Kami a...
Bulog NTB Komitmen Dahulukan Serapan Beras Lokal MATARAM - Perum Badan Urusan Logistik (Bulog) Divisi Regional Nusa Tenggara Barat, tidak bisa menampung beras impor sebanyak 400.000 ton, yang akan ma...
Hari Pertama Kerja, Gubernur NTB Koordinasi Penang... MATARAM – Hari pertama kerja, Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) yang baru, Zulkieflimansyah, langsung memimpin rapat evaluasi penanganan bencana gemp...
Rumah Bantuan Gempa Lombok, Diharap Punya Banyak M... MATARAM – Model rumah bantuan korban gempa Lombok diharapkan tidak hanya satu jenis. Beragamnya model rumah tahan gempa yang dibangun diyakini dapat m...
Sadesae, Cetak Satu Entrepreneur di Tiap Desa YOGYAKARTA - Sebagai upaya menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi angka pengangguran, seorang warga Yogyakarta menginisiasi program Sadesae ata...
Pelatihan Pengelolaan Dana Desa dan Bumdes, Perlu ... BANTUL --- Pemerintah Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, menyatakan penggunaan dana desa di daerah ini diprioritaskan untuk pembangunan dan...