Pemda di NTB Diminta Tidak Persulit Pencairan DD

Editor: Mahadeva WS

234
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo - Foto: Dok. CDN

LOMBOK TENGAH – Pemerintah provinsi maupun kabupaten di Nusa Tenggara Barat diminta tidak mempersulit pencairan Dana Desa (DD). Tersendatnya pencairan DD, akan menghambat proses pembangunan pedesaan.

“Kepada Pemda NTB agar tidak mempersulit proses pencairan DD dengan menerapkan proses administrasi dan birokrasi yang panjang dan berbelit,” kata Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo di Lombok Tengah, Kamis (5/7/2018).

Meski demikian Eko menilai, proses administrasi dan birokrasi pencairan DD saat ini sudah berlangsung lebih baik dari sebelumnya. Tata kelolanya, saat ini sudah melibatkan kepolisian, kejaksaan dan KPK untuk ikut mengawasi. Dengan demikian, diharapkan, para pengelola DD tidak akan lagi mampu berbuat macam-macam.

Sementara, kalaupun ada keterlambatan, diyakini itu hanya masalah administratif yang harus dilengkapi untuk proses pencairan. “Masyarakat juga diminta kalau ada kejanggalan bisa langsung dilaporkan ke Satuan Tugas (Satgas) Dana Desa,” tandasnya.

Untuk menghindari terjadinya penyelewengan, perlu adanya monitoring dari semua pihak. “Jadi kalau masih ada macet begitu, lapor saja ke Satgas DD, di 150040 dalam waktu 3 x 24 jam kita akan mengirimkan orang untuk bantu masalah tersebut,” tambahnya.

Kepala Desa Dakung, Kecamatan Praya Tengah, H.L. Husnul Mizan mengklaim, proses pembangunan di desa tidak bisa hanya mengandalkan DD. “Kalau bisa kita minta dibangunkan sumur bor pertanian, biar ada digunakan untuk pengairan tembakau saat musim kemarau, karena kalau hanya mengandalkan Dana Desa tidak cukup,” katanya.

Keberadaan sumur bor pertanian sangat dibutuhkan untuk mendukung aktivitas pertanian. Dengan sumur bor, kekurangan pasolan air untuk pertanian diyakini bisa tercukupi.

Baca Juga
Lihat juga...