Pemerintah Daerah di NTT Tidak Serius Tangani TKI

Editor: Mahadeva WS

285

MAUMERE – Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (PADMA) Indonesia menyesalkan belum adanya langkah yang diambil Pemprov NTT untuk merespon permasalahan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri.

Tidak adanya respon terhadap permasalahan TKI tersebut juga diperlihatkan oleh pemerintah kabupaten dan kota yang ada di NTT. “Banyak TKI baik legal maupun ilegal dikirim pulang tidak bernyawa, namun hal ini belum bisa mengetuk hati nurani Pemerintah Provinsi NTT untuk menangani secara serius kasus TKI,” sebut Direktur PADMA Indonesia Gabriel Goa, Selasa (10/7/2018).

NTT saat ini menurut sejumlah elemen seperti Komnas Ham, Komnas Perempuan, merupakan daerah darurat human trafficking. Namun belum ada tindakan nyata dari pemerintah daerah setempat. “Selalu saja ada pengiriman mayat TKI asal NTT dari Malaysia baik yang merupakan TKI illegal maupun legal. Untuk itu PADMA mendesak Bareskrim Mabes Polri, KPK RI, Komnas HAM, DPR, DPD, Ombudsman RI, Kemenaker, dan BNP2TKI untuk terus menyelidiki dugaan pidana perdagangan orang di NTT,” tegasnya.

Penyelidikan tersebut, penting dilakukan, agar masa depan calon tenaga kerja asal NTT yang bekerja di luar negeri bisa terbebas dari mafia perdagangan orang. Menaker RI disebutnya, harus segera menjalin kerja sama dengan Pemerintah Provinsi NTT, kabupaten dan kota serta pihak swasta dan LSM untuk memberdayakan calon tenaga kerja termasuk TKI.

“Pemerintah segera membuka Balai Latihan Kerja (BLK) di daerah-daerah di NTT serta membentuk  Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) dan Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) untuk calon TKI di NTT,” tegasnya.

Sesuai pemetaan PADMA Indonesia, di NTT perlu dibangun 4  LTSA, yakni di Tambolaka Kabupaten Sumba Barat Daya di Pulau Sumba. Kemudian di Kupang untuk melayani calon TKI asal pulau Timor, Semau, Sabu dan Rote. Di Labuan Bajo Kabupaten Manggarai Barat dan Maumere Kabupaten Sikka untuk calon TKI asal Flores.

Kepala dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi kabupaten Sikka Germanus Goleng. Foto : Ebed de Rosary

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Sikka Germanus Goleng menyebut, pihaknya sudah mengusulkan kepada pemerintah pusat melalui Kementrian Tenaga Kerja agar di Maumere dibangun LTSA. Keberadaanya untuk melayani beberapa kabupaten di pulau Flores.

“Kami juga telah menyediakan tempatnya dan bila pemerintah pusat setuju maka kami akan segera menindaklanjuti hal ini. Usulan ini memang mengemuka saat seminar tentang tenaga kerja digelar di Maumere Desember 2017 lalu,” sebutnya.

Germanus berharap, usulan tersebut secepatnya terakomodir. Saat ini banyak calon TKI yang berangkat ke luar negeri secara illegal. Biasanya mereka berangkat ke Kalimantan dan baru mengurus dokumen untuk berangkat secara illegal ke Malaysia.

Baca Juga
Lihat juga...