Pengelolan RPTRA Kalijodo Rumit dan Tumpang Tindih

Editor: Mahadeva WS

613
Waki Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno – Foto Lina Fitria

JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno menyebut, struktur pengelolaan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Kalijodo rumit. Kondisnya terjadi tumpang tindih kewenangan.

Sandi menilai, rumitnya birokrasi di Pemprov DKI terdahulu, membuat pihak yang bertanggungjawab dan merawat kebersihan serta kerapian RPTRA Kalijodo menjadi tak jelas. “Saya bilang dulu itu RPTRA Kalijodo dibangun oleh swasta, dunia usaha, digunakan oleh masyarakat, dan dikelola oleh pemerintah. Tidak nyambung sama sekali karena yang bangun tidak ada berkelanjutannya, tidak ada suistanable,” kata Sandiaga, Senin, (23/7/2018).

Meski menjadi milik Pemprov DKI Jakarta, Sandiaga menyebut, aset tanah tersdebut dimiliki oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR) dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC). IMB Kalijodo juga bersifat sementara, karena tidak sesuai peruntukan Rencana Ditail Tata Ruang (RDTR).

“IMB yang dimiliki Kalijodo adalah IMB sementara yang berlaku tiga tahun karena tidak sesuai dengan peruntukan RDTR. Aset telah diserahkan kepada Pemprov DKI dan berita acara serah terimanya sudah diserahkan dan sekarang aset tanah itu bukan milik Pemprov DKI tapi milik Kemen PUPR dan Balai Badan BBWSCC,” tandasnya.

Pengelolaan ruang terbuka hijau ditangani oleh Dinas Kehutanan DKI. Perawatan dilakukan Petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) alias pasukan oranye. Sementara masalah listrik dikelola Kecamatan Tambora dan mesin parkir dikelola oleh Dinas Perhubungan.

“Begitu banyak dinas dan instansi yang mengelola ini. Permasalahannya manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA Kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan. Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang. Karena luas area yang besar, pemeliharaan dan operasinya ditanggung masing-masing suku dinas terkait,” sambungnya.

Sandiaga menyebut, penyebab adanya tumpang tindih kewenangan tersebut, karena kurangnya koordinasi diantara jajarannya. “Permasalahannya manajemen operasi dan pemeliharaan RPTRA Kalijodo ini berbeda dengan RPTRA lain yang langsung berada di bawah kelurahan. Ini RPTRA satu-satunya tidak di bawah kelurahan, jadi koordinasinya memang kurang,” tambahnya.

Orang nomor dua di Ibu Kota tersebut mengatakan, Dinas Kehutanan, Dinas Perhubungan, Dinas PPAP hingga kecamatan Tambora mempunyai tugas masing-masing dalam mengelola Kalijodo. Hal tersebut dinilainya tidak efektif. “Ke depannya saya rasa dinasnya lebih dirampingkan sehingga ada 1 PIC-nya sebagai pemerintah,” tuturnya.

Direncanakan, Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) akan mengurai permasalah RPTRA Kalijodo. Sandiaga memastikan tata kelola Kalijodo diperbaiki. Selanjutnya, pihak swasta yang terlibat dalam pembangunan Kalijodo ikut bertanggung jawab. Nama baik pihak swasta dipertaruhkan dalam pengelolaan Kalijodo. Karena nama dari pihak pengelola RPTRA Kalijodo yang namanya tertera di sekitar area kawasan Kalijodo akan jelek jika enggak dirangkul untuk sama-sama menjaganya.

“Karena dia namanya kan akan nempel terus disana. Kalau kita lihat ada nama Sinarmas, ada nama Sosro, dan lain sebagainya, kalau kusam kan jelek juga buat brand mereka. Jadi mereka mesti dirangkul juga,” imbuhnya.

Tak hanya pengelola dari pihak swasta maupun jajaran pemprov, Sandiaga juga akan melakukan edukasi kepada masyarakat. Terutama dalam menggunakan fasilitas milik Pemprov DKI Jakarta. Dia meminta masyarakat ikut berperan dalam melakukan perawatan.

Sementara Pengelola Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kalijodo Jamal menyatakan, perawatan kawasan tersebut dilakukan setiap hari. Ada belasan pekerja yang bertugas menjaga kebersihan kawasan tersebut. “Dari awal sampai kini pun berjalan baik-baik saja, tidak ada masalah. Petugas kebersihan itu ada 12 totalnya, ditambah lagi dari warga sekitar ada empat orang,” ujar Jamal.

Dia membantah jika kawasan RTH Kalijodo disebut tidak terurus. Jamal menyatakan, jumlah pengunjung yang banyak berimbas pada peningkatan jumlah sampah sehingga. Sementara petugas kebersihan yang berada di sana tetap melakukan pembersihan dan mengangkut sampah-sampah tersebut.

Sebelumnya, netizen memperdebatkan kawasan RPTRA Kalijodo yang sudah tak rapi dan indah lagi sejak era Anies Baswedan-Sandiaga Uno menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI. Kawasan tersebut semula dikenal sebagai tempat lokalisasi. Namun Gubernur DKI sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, menggusur kawasan surga dunia bagi kelas menengah ke bawah tersebut. Lalu pada 22 Februari 2017, Ahok meresmikan Kalijodo sebagai RPTRA usai mempersoleknya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.