Pengojek Konvensional di Batam Gugat UU LLAJ ke MK

Editor: Satmoko Budi Santoso

189
Suasana sidang Uji Materiil UU LLAJ oleh Pengojek Konvensional di Ruang Sidang MK - Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Pengojek konvensional dari Batam mengajukan uji materiil UU No. 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) dan UU No.19/2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Para pemohon mendalilkan hak konstitusional mereka terlanggar dengan berlakunya Pasal 157 UU LLAJ dan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), dan ayat (2b) UU ITE.

Menurut Rahmani dan Marganti, selaku pemohon yang menghadiri sidang melalui video conference menguraikan, sesuai ketentuan a quo kendaraan bermotor roda dua tidak termasuk ke dalam kategori angkutan umum dalam trayek maupun tidak dalam trayek.

Padahal, menurut pemohon, jauh sebelum ada ketentuan tersebut, sudah ada ojek motor bahkan ojek sepeda yang di beberapa tempat masih eksis hingga sekarang. Dengan demikian, pemohon merasa bahwa profesinya dipandang ilegal oleh pemerintah atau pihak berwenang.

“Aturan ini telah menghilangkan atau mengabaikan landasan konstitusional dalam pendelegasian kewenangan untuk mengatur. Karena dalam ketentuan tersebut disebutkan secara eksplisit, menteri memiliki kewenangan mengatur, sedangkan dalam konstitusi, menteri berwenang bukan mengatur,” kata Rahmani dalam sidang lewat video conference di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Rabu (25/7/2018).

Selain itu, Rahmini menguraikan, ketentuan Pasal 40 ayat (1), ayat (2a), ayat (2b) UU ITE, telah memberikan pendapat berbeda terhadap penerapan atau penggunaan UU secara “hierarki” UU LLAJ kedudukannya setara dengan UU ITE.

Padahal, katanya, pasal a quo menjadi dasar timbulnya Peraturan Menteri Nomor 108 Tahun 2017 yang merupakan perubahan atas Peraturan Menteri Nomor 26 Tahun 2016 dan juga Peraturan Menteri 26 Tahun 2016 ini merupakan perubahan dari Peraturan Nomor 32 Tahun 2016.

“Peraturan Menteri Nomor 108 ini menjadi legalitas keberadaan angkutan online. Sementara dalam Undang-Undang Lalu Lintas, Angkutan Jalan itu tidak diatur,” jelasnya

Secara materiil katanya, ini sangat mempengaruhi mereka yang berprofesi sebagai pengojek konvensional yang menunggu secara mangkal di suatu pangkalan di perumahan. Keberadaan angkutan daring ini, hampir setiap hari tidak dapat penumpang karena ongkos mereka lebih mahal dibanding ongkos ojek daring.

“Untuk itu kami meminta MK untuk menyatakan UU a quo bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyatakan, pemohon ingin mempermasalahkan Peraturan Menteri yang dianggap bertentangan dengan undang-undang, bukan masalah konstitusionalitas norma.

“Jika maksudnya demikian, permohonan tersebut tidak bisa diajukan ke MK, karena MK hanya memiliki kewenangan untuk menguji UU terhadap UUD 1945. Mohon perbaiki substansinya,” kata Ariel.

Berikut Pasal 157 UU LLAJ yang diujikan “Ketentuan lebih lanjut mengenai angkutan orang dengan Kendaraan Bermotor Umum tidak dalam trayek diatur dengan peraturan Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan Prasarana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan”.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.