banner lebaran

Piutang Kepesertaan JKN-KIS di Kalsel Capai Rp2,8 Miliar

Editor: Mahadeva WS

163
Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Kalsel-Teng Kaltim dan Kalbar Benjamin Saut PS - Foto Arief Rahman

BANJARMASIN – Piutang iuran kepesertaan Jaminan Kesehatan Nasional Kartu Indonesia Sehat (JKN KIS) di Kalsel hingga Juni 2018 tembus diangka Rp2,8 Miliar.

Tingginya jumlah piutang disebabkan banyaknya Pemda, Badan Usaha hingga Kepesertaan Mandiri yang tidak membayarkan iuran secara tepat waktu. “Kalau Pemda yang banyak belum bayar itu untuk kepesertaan Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) dengan jumlah penerimaan di BPJS Cabang Barabai yang masih sebesar 78,46 persen,” ungkap Deputi Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Wilayah Kalsel-Teng Kaltim dan Kalbar Benjamin Saut PS mengklaim, Rabu (11/7/2018).

Sedangkan untuk Badan Usaha, terendah juga di BPJS Cabang Barabai dengan penerimaan yang masih 95,59 persen. Sementara untuk kepesertaan mandiri terendah ada di BPJS Cabang Banjarmasin dengan penerimaan yang masih sekira 62,55 persen.

“Agar realisasi piutang yang dibayarkan ini bisa meningkat, kita terus melakukan upaya penagihan dengan melakukan kordinasi dengan pihak terkait. Diharapkan dengan cara tersebut realisasi penerimaan di akhir tahun nanti bisa meningkat,” harapnya.

Masih besarnya piutang JKN-KIS oleh Pemda, Badan Usaha dan Kepesertaan Mandiri, lebih disebabkan buruknya manajemen keuangan peserta. Sehingga dalam pembayaran kepesertaan JKN-KIS menjadi sering tertunggak. “Padahal dengan kebijakan sekarang, ketertunggakan pembayaran bisa membuat peserta JKN-KIS kehilangan haknya. Terkhusus untuk badan usaha jika hal ini terjadi, bisa membuat hak pekerja menjadi terabaikan,” tegasnya.

Karena itulah ia berharap kedepannya ketepatan waktu pembayaran JKN-KIS bisa menjadi perhatian semua pihak. Selain itu pihaknya juga akan mencoba menggandeng pihak Kejaksaan Tinggi (Kajati) untuk ikut membantu dalam meminimalkan jumlah piutang JKN KIS kedepannya.

“Kemungkinan kerjasamanya nanti dari sisi penuntutan jika badan usaha masih membandel dan tidak mau membayar iuran JKN KIS. Ini nanti akan coba kita kordinasikan lagi terkait teknisnya dengan Kajati,” pungkasnya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.