Praperadilan Anggota DPRD Sumut, Hakim Tolak Bukti KPK

Editor: Satmoko Budi Santoso

904
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Sumatera Utara (Sumut) menolak sejumlah bukti tertulis yang diajukan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penolakan tersebut berlangsung saat persidangan gugatan praperadilan yang diajukan 4 tersangka dalam kasus perkara dugaan korupsi penerimaan suap atau gratifikasi.

Persidangan tersebut terkait kasus korupsi yang menjerat Gatot Pujo Nugroho, mantan Gubernur Sumatera Utara (Sumut) periode masa jabatan 2009 hingga 2014. Keempat mantan Anggota Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sumut tersebut rupanya tidak bisa menerima status tersangka yang sebelumnya telah ditetapkan penyidik KPK.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, “KPK sebenarnya telah mengajukan sejumlah bukti tertulis untuk kepentingan pembuktian kompetensi relatif, namun majelis hakim ternyata menolak bukti tersebut tanpa disertai keterangan atau penjelasan terkait alasan penolakan tersebut yang diajukan oleh pihak JPU KPK,” jelasnya di Jakarta, Senin (30/7/2018).

Febri juga menjelaskan bahwa egenda persidangan hari ini terkait pembacaan replik. Persidangan tersebut dipimpin oleh Hakim tunggal Erintua Damanik dengan didampingi Eridawari sebagai panitera pengganti.

Febri juga berharap bahwa persidangan selanjutnya dapat dilakukan secara fair dengan menjunjung tinggi independensi dan imparsialitas.

Sementara itu, empat orang tersangka yang telah mengajukan praperadilan tersebut masing-masing Washington Pane, M Faisal, Syafrida Fitrie, dan Arifin Nainggolan. Keempat tersangka tersebut mengajukan praperadilan karena merasa tidak pernah menerima imbalan apapun dalam kasus korupsi yang menjerat Gatot Pujo Nugroho.

Saat dikonfirmasi wartawan, Febri menjelaskan bahwa sebenarnya penyidik KPK sudah punya bukti permulaan yang cukup atau minimal 2 alat bukti. Sehingga atas dasar itulah penyidik KPK kemudian meningkatkan status perkara dari penyelidikan ke penyidikan dan menetapkan 4 orang sebagai tersangka.

Dalam kasus tersebut hingga saat ini penyidik KPK telah menetapkan 38 orang sebagai tersangka mantan Anggota DPRD Sumut. Mereka diduga telah menerima sejumlah uang yang berasal dari Gatot Pujo Nugroho yang saat itu masih menjabat sebagai Gubernur Sumut.

KPK meyakini bahwa mereka telah menerima uang suap masing-masing sebesar Rp300 juta hingga Rp350 juta. Uang tersebut diduga untuk memuluskan terkait laporan persetujuan pertanggungjawaban laporan keuangan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumut.

Selain itu juga bertujuan untuk memuluskan pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemprov Sumut dan juga terkait persetujuan tentang penolakan penggunaan hak interpelasi, padahal hak tersebut seharusnya digunakan DPRD Sumut untuk mengawasi kinerja Gubernur Sumut.

Hingga saat ini KPK telah berhasil mengumpulkan sejumlah uang suap atau gratifikasi yang sempat dinikmati sejumlah oknum anggota dewan. Total uang tunai yang diserahkan secara sukarela kepada tersebut jumlahnya mencapai Rp5,47 miliar.

Uang tersebut sementara masih disimpan di rekening penampungan KPK untuk kemudian dikembalikan sebagai uang pengganti kerugian negara.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.