Ratusan Orang Tua Siswa di NTB Protes Sistem Zonasi

Editor: Koko Triarko

317
MATARAM – Pemberlakuan sistem zonasi pada proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) 2018, banyak menuai polemik dan protes dari masyarakat dan orang tua calon peserta didik. Kebijakan tersebut dinilai merugikan peserta didik.
Di Kota Mataram, ratusan orang tua peserta didik mendatangi Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Provinsi Nusa Tenggara Barat, guna memprotes dan mengadu, karena anak mereka tidak bisa diterima di sekolah yang diinginkan.
Sekretaris Dikbud NTB, H Syukran. –Foto: Turmuzi
Sekretaris Dikbud NTB, H Syukran, mengaku bisa memahami protes dan keluhan masyarakat sebagai bentuk keinginan dan harapan supaya anak mereka tetap bisa melanjutkan sekolah, baik SMP maupun SMA.
“Suatu hal yang wajar jika para orang tua siswa ini merasa was-was anaknya tidak bisa bersekolah, Dikbud tentu akan mengupayakan bagaimana siswa tidak diterima bisa dimasukkan ke sekolah lain yang kuota siswanya masih kurang”, kata Syukuran, di Mataram, Kamis (12/7/2018).
Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan, daya tampung suatu sekolah hanya bisa ditolerir sampai dengan 12 kelas, dan dalam satu rombongan belajar berisi maksimal 36 siswa.
Sementara, calon peserta didik yang mendaftar dalam satu sekolah melebihi dari kuota kelas yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri. Padahal, banyak sekolah-sekolah swasta yang memiliki kualitas yang cukup baik, tetapi masyarakat masih melihat sekolah-sekolah negeri sebagai sekolah favorit.
Rusdi, salah satu orang tua peserta didik di Kota Mataram, mengaku kecewa dengan pemberlakukan sistem zonasi pada proses PPDB 2018.
“Akibat sistem zonasi, anak kami tidak bisa masuk dan diterima, karena harus bersaing dengan calon peserta didik lain”, katanya.
Sementara, lanjut Rusdi, ketentuan jumlah peserta didik yang diterima di suatu sekolah termasuk ruang belajar terbatas, tidak sebanding dengan calon peserta didik yang hendak mendaftar.
Sedangkan, untuk mendaftar ke sekolah di luar zonasi, mereka yang tingkat pesaingnya dianggap kurang, dihadang oleh aturan sistem zonasi yang melalui jalur prestasi dan jalur prasejahtera, yang mempersyaratkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM).
“Kami datang ke Dikbud NTB meminta kebijaksanaan dari Pemerintah untuk kelanjutan sekolah anak-anak”, katanya.
Baca Juga
Lihat juga...