Ribuan Industri Pangan di Sumbar Butuh Pengawasan

Editor: Mahadeva WS

191

PADANG – Saat ini ada 4.000 pelaku industri pangan skala rumah tangga di Sumatra Barat (Sumbar). Jumlah itu, ternyata belum diawasi dengan baik oleh Pemprov Sumbar. Sementara keberadaanya sangat membutuhkan pengawasan dan pendampingan. Hal itu dikarenakan, sebagian produk pangan kemasan yang dijual telah menyasar ke sekolah.

Deputi III BPOM Tetty Helfery menyebut, minimnya pengawasan tersebut menimbulkan rasa khawatir. Terutama pada kesehatan anak-anak di sekolah, dari penjualan makanan yang belum terawasi dengan baik.

Berdasarkan data BPOM, di 2016 ada 14,9 persen dari sampel pangan tercatat tidak memenuhi syarat. Angka tersebut, hanya turun tipis dibanding sampel pangan tidak memenuhi syarat di 2015 yang mencapai 16,2 persen. Melihat pada pembagian tugasnya, pengawasan makanan kemasan masuk ke kewenangan Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Akan tetapi, untuk melakukan hal tersebut,  BPOM tidak bisa berjalan sendiri.

Dibutuhkan kerjasama untuk melakukan pengawasan. Pemerintah daerah sebagai pembuat kebijakan juga harus turun tangan. “Kami mencatat, baru 30 persen pengawasan yang ditindaklanjuti (oleh Pemda). Kedepan diharapkan, ada tindakan lanjutannya, supaya keamanan pangan itu benar-benar tercipta,” tandasnya, Rabu (25/7/2018).

Sangat dibutuhkan koordinasi yang lebih baik antarinstansi di Sumatra Barat. Terutama agar ketahanan dan keamanan pangan bisa terwujud. Menjaga kelayakan sanitasi industri pangan, pengetahuan pelaku usaha mengenai higienitas, dan penggunaan bahan-bahan yang dilarang. “Hal yang demikian berkaitan dengan ketersediaan air bersih, sedangkan untuk urusannya tentu berkaitan dengan Pemda,” jelasnya.

Masyarakat sebagai konsumen juga perlu diberi edukasi mengenai keamanan pangan. Kondisi tersebut membuat BPOM harus memiliki langkah langkah yang kongkrit untuk mengemas bentuk promosi yang cocok dengan targetnya.  “Caranya bisa dilakukan dengan edukasi sesuai zaman milenial. Untuk mendukung hal itu, kita di BPOM akan menyiapkan program yang tepat. Seperti halnya pengawasan terhadap UMKM memang tantangan bersama,” tegasnya.

Gubernur Sumatra Barat Irwan Prayitno mengatakan, pihaknya akan mencoba lebih tegas dalam penindakan terjadap pelaku kejahatan dan keamanan pangan.  Selama ini, kegiatan yang dilakukan lebih banyak bersifat promotif untuk masyarakat. Pemerintah tentu akan memulai langkah-langkah preventif termasuk penindakan hukum.  “Jadi kalau produsen pangan nakal, kami kenakan penegakan hukum,” tegasnya lagi.

Irwan menyebut, mulai di 2018, Pemprov Sumbar akan mulai menggodok Peraturan Daerah (Perda) tentang keamanan dan ketahanan pangan. Kini, perda tersebut sedang dibahas dengan DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Dalam Perda itu nantinya akan membahas keberadaan distribusi sayur dan buah-buahan yang mengandung pestisida, penggunaan zat warna dalam makanan, dan kandungan zat berbahaya seperti formalin dan boraks.

Baca Juga
Lihat juga...