Rumah Dinas Gubernur Aceh Digeledah KPK

Editor: Satmoko Budi Santoso

551
Kabiro Humas KPK Febri Diansyah - Foto Eko Sulestyono

JAKARTA – Sejumlah petugas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hari ini melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi di Kota Banda Aceh, Provinsi Nangroe Aceh Darussalam (NAD).

Tim KPK diperkirakan masih berada di Aceh dalam beberapa hari ke depan sampai kegiatan penggeledahan tersebut dinyatakan selesai.

Penggeledahan dilakukan untuk kepentingan pengembangan penyelidikan sekaligus mencari sejumlah barang bukti terkait kegiatan OTT KPK sebelumnya di wilayah Aceh. Saat itu petugas belum sempat melakukan penggeledahan karena masih fokus memeriksa dan meminta keterangan sejumlah pihak yang ikut terjaring OTT.

Kabiro Humas KPK Febri Diansyah mengatakan, KPK sedang melakukan kegiatan penggeledahan di sejumlah lokasi di Aceh sejak pagi hingga malam. “Petugas sempat mendatangi Rumah Dinas Gubernur Aceh Irwandi Yusuf hingga rumah kediaman pribadi. Hingga saat ini penggeledahan masih terus berlangsung,” jelasnya di Jakarta, Sabtu (7/7/2018).

Menurut Febri, saat melakukan penggeledahan, petugas KPK berhasil menemukan dan menyita sejumlah barang bukti, masing-masing dokumen dan bukti elektronik. Barang bukti tersebut diduga berkaitan dengan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) berupa suap atau gratifikasi Dana Otonomi Khusus Aceh (DOKA) Tahun Anggaran (TA) 2018.

Febri menjelaskan bahwa temuan sejumlah barang bukti tersebut diharapkan akan semakin memperkuat dugaan KPK terkait korupsi yang menjerat Irwandi Yusuf. KPK telah menetapkan 4 orang tersangka masing-masing Irwandi Yusuf, Achmadi (Bupati Bener Meriah), Hendri Yuzal (Staf Khusus Gubernur Aceh) dan Syaiful Bahri seorang pengusaha atau kontraktor.

“Dalam penggeledahan tersebut, KPK menyampaikan terima kasih, khususnya kepada masyarakat Aceh yang ikut membantu kelancaran kegiatan penggeledahan. Apa yang dilakukan KPK hanya semata-mata bertujuan penegakan hukum dalam hal ini pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor),” kata Febri Diansyah.

Menurutnya, salah satu tujuan pemberantasan korupsi dilakukan KPK agar hak masyarakat untuk menikmati berbagai fasilitas yang berasal dari anggaran keuangan negara maupun daerah tersebut tidak dirugikan karena diambil secara sepihak oleh oknum pejabat penyelenggara negara.

KPK menduga bahwa dalam kasus OTT KPK di Aceh ada pemberian hadiah atau janji “commitment fee” sejumlah uang yang diduga sebagai suap atau gratifikasi. KPK berhasil menemukan dan menyita uang tunai senilai Rp500 juta, namun KPK meyakini bahwa total jumlah uang tunai yang dijanjikan Achmadi kepada Irwandi sebesar Rp1,5 miliar.

KPK meyakini bahwa pemberian sejumlah uang yang berasal dari Achmadi tersebut kemudian diberikan melalui perantaraan dua tersangka lainnya, masing-masing Syaiful Bahri dan Hendri Yuzal. Selanjutnya uang itu diberikan kepada Irwandi. KPK hingga kini masih mendalami apa motif dan tujuan pemberian uang tersebut dan akan dipergunakan untuk apa selanjutnya.

Baca Juga
Lihat juga...