Sekjen PSSI: Nasib Asprov DIY Ditentukan Anggota

Editor: Satmoko Budi Santoso

169
Ratu Tisha, Sekjen PSSI menegaskan nasib Asprov DIY ditentukan anggotanya sendiri. Foto: Sodik

YOGYAKARTA – Kisruh internal Asosiasi Provinsi (Asprov) PSSI DIY yang berujung dengan penghentian seluruh aktivitasnya, hingga kini belum juga tuntas. Sekjen PSSI Ratu Tisha menegaskan, nasib Asprov bukan di tangan PSSI pusat melainkan di tangan anggotanya sendiri.

Menurut Ratu Tisha, setelah menerima surat mosi tidak percaya dari 12 anggota Asprov, PSSI langsung bergerak cepat melakukan klarifikasi. PSSI melakukan pertemuan dengan anggota untuk mengorek lebih jauh inti persoalan karena tidak seluruhnya tertuang dalam surat.

Setelah itu, PSSI juga menggelar pertemuan dengan Asprov untuk melakukan klarifikasi. “Setelah merima surat pernyataan mosi tidak percaya itu, kami langsung ke Yogya. Setelah pertemuan kami dapat inside-nya, sekarang kami menunggu,” kata Ratu Tisha, Sabtu (14/7/2018).

Ia menjelaskan, sebagai tindak lanjut dari pertemuan dengan anggota maupun Asprov, pihaknya meminta Asprov untuk sesegera mungkin menggelar pertemuan dengan anggotanya, terutama dengan 12 anggota yang menyatakan mosi tidak percaya.

Ratisha membantah kabar bahwa ada yang meragukan mosi tidak percaya yang diajukan anggota Asprov PSSI DIY. Menurut dia, PSSI tidak pernah meragukan itu. Sebagai buktinya, PSSI langsung terbang ke Yogyakarta untuk mengklarifikasi agar persoalan segera terselesaikan dengan baik. “Hasilnya semua berjalan baik, kami di pusat tidak menunggu apa-apa,” katanya.

Dalam praktiknya, Asprov memang menggelar pertemuan dengan anggotanya sepekan lalu. Namun hingga saat ini belum ada laporan hasil pertemuan yang diterima PSSI pusat. “Waktu ke Yogya kami minta notulensi hasil pertemuan dengan anggota, waktu itu kami minta segera,” tegasnya.

Jika ternyara Asprov tidak juga mengirimkan notulensi hasil rapat, lanjut Ratu Tisha, maka anggota bisa bergera lebih lanjut. Ia memastikan penyelesaian konflik internal Asprov PSSI DIY menjadi tanggung jawab pengurus dan anggotanya, bukan PSSI pusat.

“Organisasinya harus diberesin dulu. Kalau tidak dilakukan pertanggungjawabannya ke anggota lagi. Jadi bukan bagaimana di PSSI-nya tapi anggotanya mau bagaimana,” sambungnya.

Ia menambahkan, persoalan serupa terjadi di Aceh hingga kepengurusan Asprov bumi Serambi Mekah diambil alih. Namun akhir Juli ini sudah akan digelar Kongres Luar Biasa (KLB). Persoalan juga terjadi di Kalimantan Barat, dan tahapan proses penyelesaian terus berjalan.