Serapan Anggaran 2018 Klungkung Sangat Rendah

235
Ilustrasi lambang Kabupaten Klungkung - Foto klungkungkab.go.id

SEMARAPURA – Serapan angaran berbagai proyek pembangunan 2018 di Kabupaten Klungkung masih sangat rendah. Hasil evaluasi yang dilakukan menyebut, kondisi tersebut diakibatkan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di daerah tersebut bekerja dengan rasa takut.

“Berdasarkan laporan keuangan, serapan anggaran masih rendah, selain ketakutan, pimpinan dalam melaksanakan tugas berlindung di balik kata netralitas,” kata Bupati Nyoman Suwirta, Selasa (3/7/2018).

Dengan kondisi tersebut, Bupati Suwirta menyebut, telah mengingatkan jajarannya agar tetap bekerja sesuai dengan ketentuan yang ada meski ada perhelatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Karena jika OPD tidak bekerja, maka yang akan dirugikan adalah masyarakat.

Sekda Klungkung Gede Putu Winastra mengatakan, realisasi pendapatan asli daerah (PAD) hingga pertengahan 2018 baru mencapai 47,33 persen. Sementara realisasi belanja baru 33,18 persen, belanja modal terealisasi 11,55 persen dan belanja operasi terealisasi 37,03 persen.

Total Anggaran Belanja Langsung di APBD 2018 Klungkung sebesar Rp586,57 miliar. Realisasi serapan anggaran sampai dengan Juni 2018 sebesar Rp135,80 miliar atau 23,15 persen dari total belanja langsung. Capaian kinerja kegiatan sampai dengan Mei 2018 baru mencapai 29,51 persen, kinerja program (Outcome) baru mencapai 21,24 persen.

Dengan kondisi tersebut, Bupati Suwirta memerintahkan setiap OPD untuk membuat laporan tertulis mengenai kendala, masalah, dan progresnya dari kegiatan masing-masing. Menurutnya, tidak ada kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan jika semua dibicarakan dengan baik.

Untuk itu, OPD penghasil PAD diminta lebih aktif mencari data kenapa realiasasi PAD pada pertengahan tahun ini belum tercapai untuk mendapatkan solusi penyelesaian. “Tidak ada waktu bermalas malasan, kita harus tunjukkan kinerja kita kepada masyarakat untuk lima tahun ke depan. Jangan setiap tahun kita hanya membahas permasalahan yang sama,” ujar Bupati Suwirta.

Terkait dengan aturan, Aparatur Sipin Negara (ASN) diminta untuk tidak menterjemahkan dengan kaku. Saat aturan tidak sesuai dengan keadaan di lapangan, hal itu dimintanya untuk dibicarakan dengan Sekda. Bupati Suwirta juga mendorong OPD melakukan efisiensi pada ATK dan perjalanan dinas. Hasil perjalanan dinas harus dilaporkan langsung ke bupati dan apa yang akan dilakukan selanjutnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

Sedangkan capaian yang telah diraih Pemkab klungkung hingga pertengahan 2018 ini, yakni pengelolaan keuangan dengan predikat WTP perlu dipertahankan melalui manajemen keuangan yang lebih baik. Selain itu program inovatif Beli Mahal Jual Murah (BIMA JUARA) dan TOSS berhasil masuk TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mengalahkan ribuan program lain dari seluruh Indonesia. (Ant)

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.