Serapan Anggaran Rendah, Semua Pihak Perlu Kerja Keras

Editor: Satmoko Budi Santoso

287

DENPASAR – Pergerakan Tahun Anggaran 2018, khususnya semester pertama dinilai relatif kurang menggembirakan. Hal itu ditandai dengan masih rendahnya serapan anggaran pembangunan.

Akan tetapi, hal ini bukanlah hanya permasalahan Pemprov Bali, namun sudah menjadi permasalahan nasional.

“Untuk itu Bapak Presiden Joko Widodo sudah mengambil kebijakan untuk tidak mengadakan Perubahan APBN Induk 2018,” ucap Gubernur Bali, Made Mangku Pastika, saat memimpin rapat kerja Evaluasi Program Pembangunan Provinsi Bali Semester I Tahun 2018, di Gedung Wiswa Sabha Utama, Kantor Gubernur Bali, Denpasar (24/7/2018).

Gubernur Bali, Made Mangku Pastika.-Foto: Sultan Anshori.

Pastika menambahkan, penyerapan anggaran yang rendah adalah implikasi dari rendahnya realisasi program yang disebabkan banyak faktor, seperti perlambatan ekonomi nasional dan global.

Yang terutama terjadi di Pemprov Bali atau mungkin juga di Kabupaten Kota adalah karena ada rasionalisasi anggaran. Tapi pihaknya harus terus mencari solusi permasalahan tersebut. Lebih-lebih jika melalui pembenahan dan kerja keras bersama maka semuanya akan teratasi.

Selain itu, menurut Gubernur Bali dua periode tersebut, hal-hal penting yang juga menjadi perhatiannya adalah masalah kemiskinan. Ia mengharapkan semua pihak masih terus fokus mengupayakan program terintegrasi meskipun Gubernur berganti.

Di samping itu ia juga berharap semua pihak bisa memantapkan koordinasi agar tercapai pemerintahan yang efisien, serta perlunya antisipasi akan isu-isu strategis pembangunan baik global, nasional dan regional.

“Untuk Bupati/Walikota, saya mengingatkan, agar bersama-sama mengefektifkan pelaksanaan program pembangunan, terutama program-program prioritas dan strategis Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Bali, kemudian mensinergikannya dengan program Pemerintah Kabupaten/Kota masing-masing,” tandasnya.

Sebelumnya Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Bali, I Wayan Whiastana Ika Putra menjabarkan bahwa karena ada berbagai halangan, maka Pemprov Bali memang melakukan rasionalisasi anggaran di segala lini.

Namun ada pencapaian Pemprov Bali yang perlu diapresiasi juga. Seperti angka kemiskinan yang menurun dari 4,14% pada September 2017 menjadi 4,01% pada bulan Maret 2018, Gini ratio yang masih cukup rendah yaitu di angka 0,38, serta Angka Pengangguran yang menurun pada bulan September 2017 sebesar 1,48%, menjadi 0,86% pada bulan Maret 2018.

Menurutnya, kemiskinan masih lebih banyak di pedesaan. Untuk itu, dukungan dana desa yang sangat besar sangat diperlukan agar pemanfaatannya bisa lebih dioptimalkan untuk pengembangan ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Dia juga menjelaskan bahwa semua indikator pembangunan berada di atas rata-rata nasional.

“Tentu ini prestasi atas kerja keras kita semua,” simpulnya.

Rapat yang juga dihadiri oleh Bupati Karangasem I Gusti Ayu Mas Sumatri, Sekda Prov Bali I Dewa Made Indra, Perwakilan Bupati/Walikota se-Bali, Instansi Vertikal, Forkopimda, serta Kepala OPD seluruh Pemprov Bali.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.