Sikka, Sumbang KIA Terbesar

Editor: Satmoko Budi Santoso

231

MAUMERE – Kabupaten Sikka termasuk 5 kabupaten yang menjadi penyumbang terbesar angka Kematian Ibu dan Anak (KIA) di provinsi NTT. Hal ini menjadi tantangan bagi kabupaten Sikka ke depan agar bisa menekan. Bila tidak ditangani dengan serius maka akan menjadi kendala besar nantinya.

“Ada enam aspek yang perlu diperhatikan yakni SDM, peralatan, obat dan bahan, sistem, bangunan dan anggaran. Anggaran ini terkait erat dengan kebijakan dan harus ada payung hukumnya,” sebut Andreas Sihotang, Manajer Proyek GPSA (Global Partnership for Social Accountability), Wahana Visi Indonesia (WVI), Sabtu (7/7/2018).

Dari segi kebijakan, sebut Andreas, kabupaten Sikka belum mendukung rencana menekan angka kematian ibu dan anak. Tahun 2016 provinsi NTT mengeluarkan Perda penyelenggaran kesehatan ibu dan anak sementara tahun 2009 Pergub revolusi KIA baru muncul. Jadi setelah sekian tahun ada peraturan gubernur baru ada Perdanya.

Andreas Sihotang, Manajer Proyek GPSA (Global Partnership for Social Accountability), Wahana Visi Indonesia (WVI). Foto : Ebed de Rosary

“Sementara di kabupaten Sikka sampai sekarang belum ada Perda dan Rencana Aksi Daerah. Yang perlu dikaji lebih jauh adalah efektivitas dari anggaran. Nanti ada pemimpin baru, kebijakan yang menyasar kesehatan ibu dan anak harus lebih baik lagi,” tegasnya.

WVI bekerja bersama berbagai pihak, tandas Andreas, untuk kesejahteraan anak dan salah satu isu terkait kesejahteraan anak adalah kesehatan ibu dan anak yang menjadi salah satu konsen besar lembaga ini. Provinsi NTT merupakan salah satu provinsi yang angka kematian ibu dan bayinya masih tinggi dibandingkan tingkat nasional.

“Selama 4 tahun kami melaksanakan sebuah program yang dinamakan suara dan aksi warga negara untuk akuntabilitas serta peningkatan layanan kesehatan ibu dan anak di kabupaten Sikka. Kami mengajak dan melatih warga di 20 desa memantau layanan kesehatan ibu dan anak yang disediakan pemerintah,” terangnya.

Warga masyarakat, kata Andreas, juga menggunakan kartu penilaian untuk melihat apakah pelayanan yang sudah diberikan sesuai dengan harapan mereka atau belum. Hasil penilaian ini yang dibawa dan didialogkan dengan pemerintah daerah serta penyedia layanan untuk mengupayakan peningkatan kesehatan ibu dan anak.

“Berdasarkan hasil penilaian ini dan setelah dilakukan dialog dengan berbagai pihak ternyata bisa menghasilkan perubahan. Untuk itu kami terus mengupayakan agar warga secara aktif melakukan penilaian terhadap kinerja penyelenggara kesehatan,” sebutnya.

Sementara itu, staf Wahana Visi Indonesia Area Development Program (ADP) Sikka, Berchmans Tanaboleng menyebutkan, komitmen atas pencapaian hak kesehatan ibu dan anak disertai pemanfaatan alokasi anggaran yang melekat ke dalam program dan kegiatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka.

“Anggaran untuk program KIA dari tahun 2015 sampai 2017 mengalami kenaikan signifikan dimana tahun 2015 anggaran program KIA mencapai 490 juta rupiah dan naik menjadi 908 juta rupiah. Tahun 2016 naik menjadi 1,3 miliar rupiah serta tahun 2017 menjadi 4 miliar rupiah,” bebernya.

Pemanfaatannya pun, terang Berchmans, pada tahun 2015 sebesar 92 persen namun tahun 2016 dengan dana yang besar maaka pemanfaatannya turun menjadi 82 persen saja. Dari 16 program prioritas dinas Kesehatan, program KIA tahun 2015 menempati posisi ke sembilan dan tahun 2016 berada di posisi keempat.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.