Sistem Zonasi Sekolah Bisa Hindari Praktik Korupsi

Editor: Mahadeva WS

168

JAKARTA – Komisioner Ombudsman RI, Ahmad Su’adi menyatakan, penerapan sistem zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) yang dijalankan pemerintah melalui Kemendikbud dapat mengubah mentalitas masyarakat. Sesuai dengan yang diinginkan Presiden Jokowi, revolusi mental.

Menurut Su’adi, persoalan kesadaran dan mentalitas masyarakat yang harus terus dibangun. Karena, itu yang selama ini menjadi titik kelemahan. Ombudsman disebutnya, turut berpartisipasi dalam sistem zonasisekolah. “Hasil dari keterlibatan ombudsman, kita sarankan untuk menerapkan zonasi sekolah, seperti saat ini,” jelas Su’adi, dalam Diskusi Media Forum Merdeka Barat 9 (Dismed FMB 9) dengan tema “Zonasi Sekolah untuk Pemerataan” di Ruang Serba Guna Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo), Rabu (18/7/2018).

Sistem PPDB sebelumnya yang menerapkan sistem favoritisme, hanya menciptakan ketidak keadilan dan memancing praktik korupsi. “Kami sangat menghargai dan mendorong diterapkan sistem zonasi sekolah untuk menghindari hal-hal buruk,” tambahnya.

Su’adi pun meminta, ke depan aturan baru dikeluarkan lebih awal. Sehingga tidak membuat banyak pihak kelabakan karena penerapan aturan yang bersifat cepat. Selain itu, Ombudsman mengkritisi kebijakan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu). Di daerah-daerah yang sulit seperti NTT, Kalbar, tidak ditemukan persoalan SKTM. Tapi kenapa wilayah yang subur seperti di Jawa Tengah malah bermasalah atau terjadi penyelewengan?

“Terkait SKTM harus berkoordinasi dengan Kemendagri. Kita ketahui, hingga saat ini Kemendagri yang paling siap untuk persoalan SKTM. Pemerintah daerah harus segera siap-siap terkait penerapan zonasi sekolah ini,” tuturnya.

Mendikbud Muhajir Efendi – Foto Tommy Abdullah

Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, kebijakan zonasi bukanlah sebuah kebijakan baru. Kebijakan tersebut diterbitkan untuk mengkoreksi kebijakan yang sudah menyimpang. “Setiap kebijakan pada masa tertentu memang perlu dikoreksi dan dilakukan upaya pelurusan kembali pada filosofi dasarnya. Karena kebijakan pasti akan mengalami penyimpangan yang itu bisa baru ketauan setelah sekian puluh tahun. Saat itulah kebijakan sebelumnya harus ditelaah kembali dan dibenahi,” jelasnya.

Menurutnya, penyimpangan yang terjadi terlihat dari beberapa gejala yang merupakan konsekuensi dari kebijakan sebelumnya. Diantaranya sepeti kastanisasi sekolah. Ada sekolah berkasta tinggi, dan ada yang paling bawah. Kemudian juga sekolah favoritisme.

Sekolah sebagai fasilitas yang disediakan negara, seharusnya bersifat non rivalisasi, tidak eksklusif, dan tidak diskriminatif.  Sementara jika hal tersebut sudah terjadi, harus segera diambil kebijakan yang merupakan upaya untuk mengembalikan pada arah sebagaimana harusnya.

Bertolak dari pertimbangan itulah, sistem zonasi diberlakukan. Kebijakan diambil untuk pemerataan akses pendidikan dan juga mendorong kreativitas pendidik dalam kelas heterogen.”Perlu diingat bahwa dalam sebuah kelas, populasi yang ada harus heterogen. Kalau homogen bukan kelas,” tuturnya.

Muhadjir menilai, melalui zonasi ada upaya mendekatkan lingkungan sekolah dengan peserta didik. Zonasi juga bertujuan menghindari sifat eksklusivitas dan diskriminasi di lingkungan pendidikan. “Sesuai amanat PP 66/2010, setiap sekolah negeri harus menampung minimum 20 persen anak tidak mampu,” katanya.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.