banner lebaran

SP Mathilda Pertamina Kalimantan Tolak Akuisisi Pertagas ke PGN

Editor: Koko Triarko

319
BALIKPAPAN – Serikat Pekerja Mathilda Pertamina Kalimantan, menolak kebijakan akuisisi Pertagas oleh PGN, dan meminta membatalkan penandatanganan Conditional Sales & Purchase Agreement (CSPA).
Penolakan tegas itu disampaikan Ketua SP Mathilda Pertamina, Mugiyanto, didampingi Sekjen, Saptono Nugroh,o bersama pengurus SP Mathilda, di Kantor SP Mathilda Kalimantan, di jalan Panorama Balikpapan, Selasa (10/7/2018).
Menurut Mugiyanto, alasan penolakan akuisisi tersebut, bahwa secara legal proses akuisisi bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, dan proses akuisisi dilakukan tanpa memperhatikan kajian secara komprehensif.
“Skema akuisisi itu berpotensi merugikan Pertamina, yang artinya juga merugikan negara. Pertamina harus ikut menanggung utang PGN dan memberikan keuntungan kepada publik,” jelasnya, kepada media.
Pertagas sebagai anak perusahaan Pertamina dengan kepemilikan saham 100 persen, merupakan salah satu unit bisnis strategis yang memiliki aset sangat besar, dan memberikan keuntungan yang sangat signifikan terhadap Pertamina.
Dampak dari akuisisi, kata Mugiyanto, menimbulkan keresahan dan ketidakpastian status pekerja Pertagas, suasana kerja yang tidak kondusif dan berdampak pula pada kepercayaan publik terkait penyediaan gas domestik.
Pihaknya lebih mendukung sinergi kedua Persero tanpa harus merger, inbreng maupun akuisisi dalam rangka meningkatkan kinerja dan menjamin ketersediaan kebutuhan gas di seluruh Tanah Air.
“Tahapan akuisisi berpotensi membuka ruang bagi para pemburu rente untuk memanfaatkan peluang bisnis dan menetapkan kapitalisasi saham Pertagas,” beber Mugiyanto.
Selain itu, pihaknya akan melakukan industrial action, jika tidak diindahkan aspirasi pekerja, bahkan akan melakukan aksi mogok kerja dalam hal pendistribusian gas kepada masyarakat.
“Dalam waktu dekat, kami akan berkumpul di kantor pusat untuk melakukan aksi longmarch ke kantor BUMN dan Istana Negara,” tegasnya.
Dalam hal ini, disebutkan Mugiyanto, upaya langkah menggugat SK Menteri BUMN atas akuisisi Pertagas ke PGN juga dilakukan.
“Kasus ini sudah kami laporkan ke KPK, karena ada potensi kerugian negara. Ada dugaan tindak pidana korupsi, tapi belum ada tindak lanjutnya. Kami sudah serahkan berkas dokumen ke KPK,” tambahnya.
Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.