Tindak Pertambangan Ilegal, Sumbar Bentuk Tim Penegak Perda

Editor: Mahadeva WS

278
Wakil Gubernur Sumatera Barat/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Pemprov Sumatera Barat akan menindak tegas masyarakat yang melakukan tindakan pelanggaran hukum, perusakan daerah aliran sungai (DAS). Hal tersebut akan merambah aktivitas penambangan galian C yang ada di sepanjang DAS.

Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit mengatakan, perusakan lingkungan adalah sebuah tindakan yang dapat merugikan banyak orang. Begitu juga dengan adanya aktivitas penambangan galian C yang terjadi di sepanjang DAS. Kegiatan tesebut sudah seharusnya mengantongi izin sebelum dilakukan.

Untuk persoalan tambang, merupakan wewenangnya pemerintah provinsi. Kegiatan pertambangan, galian C tidak semuanya terpantau, karena cukup banyak DAS di Sumatera Barat terutama di daerah pedesaan, yang jauh dari pengawasan.

“Persoalan pengawasan tambang ini telah sudah ada timnya dari provinsi yang tergabung dalam beberapa pihak termasuk itu polisi dan TNI. Jadi mungkin ada beberapa titik yang belum terpantu, makanya saya berharap betul kerjasama masyarakat, jika ada menemukan kegiatan tambang yang tidak berizin, harap lapor,” tegasnya, Rabu (18/7/2018).

Nasrul menyebutkan, sejauh ini tim penegak perda pertambangan telah berjalan dan turun secara rutin ke lapangan memantau aktivitas pertambangan. Beragam kegiatan pertambangan ada di tengah masyarakat, mulai dari pertambangan galian C hingga emas dapat ditemui aktivitasnya.

Tim yang turun, langsung memberikan peringatan dan melakukan penyitaan alat berat. Kedepan akan ada rencana pemasangan plang peringatan untuk tidak melakukan kegiatan galian C di sepanjang DAS. “Jika DAS rusak, dampaknya tidak hanya ada pada sekitar warga yang tinggal dekat dari sungai. Tapi seluruh masyarakat di sana akan merasakan dampaknya, seperti banjir yang sangat berpotensi terjadi,” jelasnya.

Persoalan DAS sebenarnya bisa terjadi dari daerah hulu yang disebabkan kegiatan pembalakan liar untuk pembukaan lahan baru oleh masyarakat. Risikonya akan dirasakan ketika musim hujan banjir bandang bisa terjadi.

Selain itu juga diimbau untuk tidak membangun rumah di dekat bibir sungai. Minimal jarak lokasi pembangunan adalah 50 meter dari aliran sungai. Hal tersebut dilakukan, supaya bisa terhindar dari bencana alam seperti banjir atau pun yang disebabkan oleh banjir bandang.

Baca Juga
Lihat juga...