Usaha Mikro Prioritas Dapatkan Dana Bergulir

Editor: Satmoko Budi Santoso

270
Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa tengah berbincang dengan Kepala Dinas dan jajaran Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat yang membahas tentang rendahnya serapan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB - KUMKM) di Sumatera Barat/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Rendahnya serapan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (LPDB – KUMKM) di Sumatera Barat menjadi perhatian serius Anggota Komite IV DPD RI, H. Leonardy Harmainy Dt. Bandaro Basa.

Hal tersebut diungkap Leonardy, dari rapat dengar pendapat dengan lembaga LPDB – KUMKM, Leonardy menangkap fakta, tidak ada dana LPDB yang mengalir ke Sumatera Barat pada tahun 2018 ini.

“Kita harus dukung upaya Dinas Koperasi dan UKM Sumatera Barat, PT Jamkrida Sumatera Barat, agar koperasi dan pelaku usaha di daerah ini mampu meraih penguatan permodalan dari LPDB KUMKM. LPDB pun harus didesak pula untuk mencairkan bantuan,” ujar Leonardy, ketika melakukan pertemuan ramah tamah dengan pihak Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Senin (30/7/2018).

Leonardy menegaskan, jika tidak didesak, dana di LPDB bisa jadi idle cost. Jumlah dananya tidak sedikit. Sementara UKM dan koperasi di Sumbar sangat butuh pendanaan buat pengembangan usaha mereka.

Menurutnya, UMKM dan koperasi harus didorong untuk mengakses permodalan ini. LPDB KUMKM hanya menerapkan bunga rendah terhadap pinjaman, hanya sebesar 4,5 persen per tahun.

“Ini pasti sangat membantu koperasi dan UKM kita. Harus kita upayakan strategi dan sinergi yang baik agar makin banyak dana LPDB yang disalurkan ke Sumbar. Ekonomi Sumbar pasti berdenyut terus,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, dana yang tersedia di LPDB Rp1,2 triliun. Sebanyak Rp700 juta bersumber dari pengembalian dana bergulir dan Rp500 juta dari APBN 2017.

Dari target penyaluran sebesar Rp1,2 triliun, sampai Juni 2018 baru terealisasi Rp28,5 miliar. Dari 2007-2017, atau selama kurun 10 tahun baru Rp61 miliar lebih yang masuk ke Sumbar dan telah dikembalikan ke LPDB Rp50,5 miliar. Cuma selama 2018 ada proposal yang dikembalikan LPDB secara diam-diam, tanpa komentar.

Pantas rasanya koperasi dan UKM Sumbar sungkan, bahkan enggan untuk berurusan dengan LPDB. Hal ini diakui Kepala Dinas Koperasi dan UKM Zirma Yusri.

“Dinas telah mencoba untuk mengarahkan koperasi dan UKM. Kekurangan di proposal mereka telah disuruh perbaiki. Begitu pula kelengkapan agunan. Tapi mereka minta ketegasan apakah pinjaman mereka disetujui,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Sumatera Barat, Zirma Yusri mengakui ada kelemahan dalam pembuatan proposal dari UKM dan koperasi di Sumatera Barat. Tapi dia pun berharap agar LPDB memberikan kejelasan persyaratan yang mereka minta kelengkapannya bisa dijamin pengucuran kreditnya.

“Dari pengalaman selama ini banyak yang telah memperbaiki tetap ditolak dan sering tanpa alasan,” ujarnya.

Zirma pun setuju jika DPD bisa memfasilitasi agar kementerian terkait mau memberikan layanan mobile bagi koperasi dan UKM di Sumbar. Pusat Layanan Umum Daerah (PLUD) dengan layanan mobile diyakini bisa lebih berkembang dan terasa manfaatnya oleh koperasi dan UKM di daerah.

Di Sumatera Barat yang baru memiliki PLUT ialah Kabupaten Limapuluh Kota, artinya hanya satu-satunya yang sampai saat ini daerah yang memiliki PLUT.

Zirma juga menyebutkan, diperkirakan pada bulan Agustus 2018 mendatang Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Barat juga akan memiliki PLUT-KUMKM yang didirikan di Kota Padang. Tujuan perlu adanya di tingkat provinsi, karena PLUT diharapkan mampu menjadi tempat sandaran bagi pelaku UMKM untuk menyampaikan keluh kesahnya.

“Untuk PLUT di Padang sudah direncanakan pada Agustus ini dimulai lagi pembangunannya. Semogalah dengan adanya PLUT, perkembangan UMKM semakin bagus,” harapnya.

Baca Juga
Lihat juga...