hut

Vonis Korupsi Pembangunan Rumah Pengungsi Palue, Diputuskan

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Kupang, awal April 2018 telah memvonis mantan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) kabupaten, Silvanus M. Tibo  dengan hukuman 4,6 tahun penjara, denda Rp100 juta rupiah dan uang pengganti 628 juta rupiah terkait korupsi dana hunian pengungsi Palue di Pulau Kojagete.

“Mantan Bendahara BPBD Sikka, Advensia juga divonis 1,9 tahun penjara, denda 50 juta rupiah subsider kurungan 5 bulan penjara, serta diharuskan membayar uang pengganti 157 juta rupiah lebih subsider 6 bulan penjara,” sebut kepala Kejaksaan Negeri Sikka, Azman Tanjung, SH, Selasa (24/7/2018).

Vonis yang diberikan majelis hakim kepada kedua terpidana itu, kata Azman, mengacu pada Pasal 3 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU TPK). Terpidana Silvanus M. Tibo mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim Tipikor.

Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Azman Tanjung,SH. Foto : Ebed de Rosary

“Karena terpidana mengajukan banding, maka jaksa juga menyatakan banding atas putusan itu. Tersangka sebelumnya juga telah divonis 2 tahun penjara dalam kasus pembangunan MCK di kelurahan Hewuli dan sedang menjalani hukuman di Rutan Maumere,” sebutnya.

Untuk bidang tindak pidana khusus, Kejari Sikka, terang Azman, akan tetap berkomitmen untuk melaksanakan pengusutan,penyelidikan, penyidikan dan penuntutan terhadap segala perbuatan dan tindakan yang melawan hukum, menyalahi wewenang, dengan maksud menguntungkan diri dan orang lain yang berpotensi merugikan keuangan negara.

“Kita sedang menyelesaikan hasil pengusutan, penyidikan perkara tindak pidana korupsi pada berbagai kegiatan yang telah menimbulkan kerugian keuangan negara. Saat ini persidangan perkaranya telah ada yang diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere, Pengadilan Tipikor Kupang,” sebutnya.

Ada kasus korupsi yang masih dalam tahap penuntutan, beber Azman, seperti kasus penyelewengan dana desa di desa Runut kecamatan Waigete dua perkara. Korupsi pembangunan rumah pengungsi Palue tahun 2014 sebanyak 2 perkara serta satu perkara lainnya yakni korupsi dana Anggur Merah yang melibatkan pendamping kelompoknya.

“Sesuai dengan kewenangan dan fungsi baru yang diberikan berdasarkan keputusan presiden maka kita akan terlebih dahulu mengutamakan upaya preventif dan pencegahan,” ungkapnya.

Hal ini, ujar Azman, dilakukan dengan giat melalui penerangan, pertimbangan dan pendampingan secara hukum dengan mengingatkan para pihak untuk mencegah diri dari perbuatan dan tindakan menyalahi hukum, menyalahi wewenang dan penyalahgunaan kekuasaan yang dapat merugikan masyarakat serta negara.

“Kejaksaan Negeri Sikka  dalam Ulang Tahun Kejaksaan ke 58 tahun 2018 berkomitmen untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan integritas dalam rangka pelaksanaan tugas penegakan hukum,” tegasnya.

Kejari Sikka, tambah Azman, juga berkomitmen meningkatkan dedikasi dan loyalitas dengan memberikan perlakuan dan pelayanan yang sama kepada semua pihak dan pencari keadilan termasuk membuka posko pengaduan masyarakat dan bantuan hukum.

“Kami juga mengoptimalisasikan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam praktik penegakan hukum yang obyektif, profesional dan proporsional yang mampu menghadirkan kepastian hukum dan keadilan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat,” sebutnya.

Mantan ketua DPRD Sikka 2 periode, Rafael Raga, SP meminta agar kejaksaan negeri Sikka rutin melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek dengan anggaran di atas satu miliar rupiah yang berpotensi diselewengkan dan pembangunannya tersendat.

“Proses tender juga harus diawasi agar bisa diketahui bahwa pemenang lelang merupakan perusahaan yang berkompeten dan tidak ada KKN dalam proses ini. Jaksa juga harus gencar melakukan pengawasan terhadap pekerjaan fisik di lapangan,” pintanya.

Dengan pengawasan rutin tersebut, kata Rafael, pihak kontraktor akan maksimal dalam bekerja. Selain itu peran serta masyarakat selama ini masih minim dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek dan melaporkan ke aparat hukum bila ditemukan adanya penyimpangan.

“Sudah saatnya masyarakat harus lebih peduli dan ikut mengawasi berbagai proyek pembangunan di wilayah mereka termasuk pembangunan yang menggunakan dana desa,” harapnya.

Lihat juga...