Wali Kota Baru Diminta Evaluasi Lurah dan Camat

Editor: Mahadeva WS

236
Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah – foto Lina Fitria

JAKARTA – Walikota dan bupati baru di DKI Jakarta diminta melakukan evaluasi terhadap lurah dan camat di wilayah masing-masing. Mereka diberi waktu satu bulan untuk melakukannya.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta Saefullah mengatakan, evaluasi tersebut untuk mengangkat kinerja lurah dan camat yang sudah mulai menurun. “Pak Gubernur sudah perintahkan kepada para wali kota yang baru, dikasih waktu satu bulan, untuk melakukan evaluasi kinerja para lurah dan camat,” kata Saefullah, Kamis (19/7/2018).

Dia menjelaskan adanya evaluasi ini telah diberitahukan kepada para wali kota yang sudah dilantik pada 5 Juli lalu. Ada pun hasil evaluasi itu berupa kinerja para lurah dan camat. Selain itu, masyarakat diminta untuk melaporkan lurah atau camat yang memberikan pelayanan buruk.

Bila ada, lurah atau camat yang dilaporkan berkinerja buruk, mereka terancam dimutasikan, di demosi atau di rotasi. “Kalau ada ditangkep saja, diinformasikan dibunyikan kemana kapan dia terimannya. Kalau mau di foto kan sekarang canggih jadi foto saja gitu,” tuturnya.

Terkait dugaan pungutan liar (pungli) oleh lurah yang disebut Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi, Saefullah meminta agar Prasetio maupun masyarakat mengadukan jika menyaksikan atau mengalami tindakan itu. “Kalau ada gratifikasi-gratifikasi terkait pelayanan yang ada di kelurahan itu termasuk PTSP-nya, itu diinfokan aja, terus pastinya sekarang kita berterima kasih kalau sepanjang infonya itu akurat,” tandas Saefullah.

Pemprov DKI sudah menyusun mekanisme evaluasi yang didasarkan pada key performance index (KPI).Lurah dan camat diminta siaga 24 jam. “Makanya itu kenapa ada rumah dinas lurah dan camat agar dia sigap melayani warga,” tambahnya.

Sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi menyebut, akan melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) oknum kelurahan yang ketahuan melakukan pungli. “Sekarang kelurahan, kalau perlu lurah jam 07.00 WIB dan 08.00 WIB sudah di kantor, kalau sekarang lurah sudah mulai jadi bos. Saya dengan fraksi PDIP sedang bekerja, saya akan OTT,” ujar Prasetio.

Mereka melakukan pungutan liar (Pungli) kepada masyarakat yang akan meminta tanda tangan seorang lurah untuk mengurus sertifikat tanah. Dia menyebut, ada warga yang mengeluarkan dana antara Rp50 juta sampai Rp200 juta.

Mendengar hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan merespon pernyataan Prasetio Edi Marsudi mengenai oknum Lurah melakukan pungli dengan siap melakukan penindakan. “Tinggal ditindak aja, minta daftar lurahnya (ke Prasetio) nanti kita tindak langsung,” kata Anies.

Anies menyebut, sudah menginstruksikan wali kota untuk melakukan pengawasan lebih terhadap Lurah. Bahkan para wali kota diminta untuk ambil tindakan tegas bila ada Lurah melakukan pungli.

Baca Juga
Lihat juga...