Warga Tanjungpinang Temukan Kejanggalan PPDB 2018

247
Suasana PPDB di sebuah sekolah, ilustrasi -Dok: CDN
TANJUNGPINANG – Sejumlah orang tua yang mendaftarkan anak-anaknya ke Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kota Tanjungpinang, Kepulauan Riau, mengaku menemukan ketidakwajaran atau kejanggalan pada sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dalam jaringan.
Salah seorang warga, An, mengatakan, ketidakwajaran ditemukan ketika sejumlah siswa yang nilainya rendah bisa masuk ke SMAN 1, sebagai salah satu sekolah favorit di sana.
“Mereka itu saling mengenal, sehingga mengetahui persis nilai pada ijazah masing-masing siswa. Jadi, anak-anak yang memiliki nilai tinggi tidak bisa diterima, sedangkan rekannya memiliki nilai rendah bisa masuk SMAN 1 Tanjungpinang,” katanya, Rabu (11/7/2018).
An memastikan, nilai di SMP yang diperoleh anaknya jauh lebih tinggi dari sejumlah anak dari SMP yang sama, yang berhasil masuk ke SMAN 1 Tanjungpinang. Sy, putri dari An kini hanya bisa menangis.
Sy tidak ingin sekolah, meski diterima di SMAN lainnya. “Sejak kemarin sampai sekarang menangis saja. Saya pun ikut menangis, karena dia akhirnya sakit dan tidak mau sekolah,” ujarnya.
Kekesalan para orang tua siswa juga disampaikan kepada petugas di Posko pengawas penerimaan siswa baru SMA. Namun, petugas tidak dapat berbuat banyak. Mereka hanya menerima laporan dan mendengar kekesalan para orang tua.
“Ada juga pejabat di pemerintahan yang marah-marah, karena anaknya berprestasi, tetapi tidak berhasil masuk SMAN 1,” katanya.
Dinas Pendidikan Kepulauan Riau mengumumkan hasil seleksi PPDB melalui jalur daring pada Selasa (10/7) pukul 09.00 WIB. Pengumuman diakukan serentak, dan dapat diakses pada https://ppdbkepri.id.
Peserta dapat melihat dengan menggunakan user dan password masing-masing siswa.
Terkait permasalahan itu, Koordinator Wilayah Komunitas Bakti Bangsa Kepri, Wahyu, mengatakan, pihaknya akan mengadvokasi permasalahan yang muncul selama proses penerimaan hingga pendaftaran ulang.
Ia meminta penyelenggara PPDP mengevaluasi seluruh kegiatan itu, agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Sistem yang dibangun pemerintah harus membuahkan kepercayaan publik, tidak justru menimbulkan permasalahan akibat kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja.
“Dari temuan-temuan di lapangan, ada kelemahan. Apakah ini disebabkan oleh oknum petugas atau lainnya, masih didalami,” kata Wahyu. (Ant)
Baca Juga
Lihat juga...