Warga Transmigran Hadapi Masalah Sertifikasi Lahan

Editor: Mahadeva WS

173

DENPASAR – Ratusan Warga transmigran asal Bali yang sudah 10 tahun lalu berangkat Desa Amahola I Maramo, Konawe Selatan, Sulteng, sedang menghadapi permasalahan sertifikasi lahan.

Wayan Darmada, yang merupakan Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Sulawesi Tenggara mewakili ratusan warga tersebut menceritakan, permasalahan yang dihadapi warga kepada Gubernur Bali I Made Mangku Pastika, Rabu (11/7/2018).

Permasalahan muncul, setelah ada perusahaan perkebunan yang masuk ke wilayah transmigrasi.  Bahkan patok batas lahan perusahaan sudah mengambil lahan yang menjadi hak para transmigran seluas 90 Hektar. Disatu sisi, lahan garapan yang ditempati para transmigran belum memiliki sertifikat.

“Saat ini, dari 600 pengajuan sertifikat seluruh warga, yang baru terbit hanya 108 sertifikat. Adanya kegelisahan kepemilikan lahan yang tidak sah karena belum memiliki sertifikat apabila terjadi konflik dengan perusahaan tersebutlah  yang mendorongnya untuk menyampaikan pengaduan ke Pemprov Bali, yang diharapkan bisa memfasilitasi keluhan ke Pemprov Sulteng,” ucap Wayan Darmada saat diterima oleh Gubernur Pastika di ruangannya Rabu, (11/7/2018).

Total jumlah warga transmigran di daerah tersebut ada 200 Kepala Keluarga (KK). Diantaranya berasal dari Bali ada 50 KK, dari Jawa 50 KK, dan warga setempat ada 100 KK. Mereka juga mengalami kendala infrastuktur jalan, penerangan dan air bersih.

“Saat ini warga kami terisolir, walaupun ini bukan wewenang dan tugas Gubernur Bali atau Pemprov Bali, tapi kami mohon bisa difasilitasi dengan Pemprov Sulteng agar permasalahan ini bisa selesai,” ujar Darmada.

Gubernur Pastika berjanji akan segera menindaklanjuti keluhan yang disampaikan warganya tersebut. Sesuai kedinasan hal tersebut akan dilakukan dengan mengirim surat resmi ke Pemprov Sulteng. “Ini bukan hanya menyangkut warga Bali yang transmigrasi kesana, ini bukan masalah suku atau agama, ini masalah nasional karena disana juga ada warga Jawa, ini urusan hak para transmigran. Kami akan coba bersurat ke Gubernur Sulteng, setelah itu kita lihat penanganannya, kalau belum nanti kita coba bikin pengaduan ke Ombudsman,” tutur Pastika.

Mantan Kapolda Bali tersebut pernah mengecap pengalaman sebagai seorang transmigran. Sehingga Dia mengaku pernah dan tahun betul merasakan apa yang dirasakan warga tersebut. “Kalau bisa jangan hanya sekedar surat, nanti berangkat langsung kesana untuk pengajuan suratnya, dan lihat kondisi warga disana,” pungkas Pastika.

Lihat juga...

Komentar Anda

Alamat email anda tidak akan disiarkan.