Yusafni Keluar Rutan, Kanwil Kemenkumham Bentuk Tim Investigasi

Editor: Mahadeva WS

331

PADANG – Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat membentuk tim investigasi untuk menelusuri kejadian keluarnya terpidana kasus SPj fiktif Yusafni dari Rutan Anak Aia. Diduga Yusafni keluar dari rutan tanpa pengawalan dan proses izin yang benar.

Kepala Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Dwi Prasetyo Santoso mengatakan, tim investagasi dibentuk Selasa (10/7/2018) malam. Sampai saat ini telah dilakukan pemeriksaan kepada tiga orang petugas Rutan yang bertugas saat kejadian tersebut. Dugaan sementara, adanya uang sogokan barang bukti belum ditemukan.

“Investagasi akan terus kita jalankan selama 14 hari. Setelah memeriksa petugas Rutan, kedepan kita akan mencari informasi ke pihak keluarga, untuk mengetahui apakah betul kedatangan Yusafni ke Bukittinggi untuk mendapatkan obat akibat penyakit yang dideritannya, serta meminta rekam medis dari Yusafni,” ungkap Dwi, Rabu (11/7/2018).

Persoalan bebas berkeliarannya serta tidak adanya pengawalan bagi terpidana kasus korupsi SPj fiktif Yusafni merupakan kelalaian petugas Rutan. Selain tidak dijalankannya prosedur yang benar dalam hal pemberian izin kepada tahanan untuk keluar Rutan, petugas juga tidak melakukan pengawalan kepada tahanan saat menuju Kota Bukittinggi.

Sementara di dalam aturan jelas, setiap tahanan yang meminta izin untuk keluar dari Rutan akan dikawal. Apalagi dengan kondisi yang dialami oleh Yusafni yang merupakan terpidana korupsi Rp62,5 miliar dan telah divonis sembilan tahun penjara oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Padang.

“Hal demikian sungguh membuat saya kesal, karena petugas kami lalai. Entah apa itu benar situasti ketika itu petugas Rutan panik melihat Yusafni yang butuh segera perawatan akibat penyakit yang dideritannya, sehingga melakukan prosedur izin yang tidak benar, atau malah Yusafni mencoba membohongi petugas dengan kondisi demikian,” ucapnya.

Melalui tim investigasi yang dibentuk, Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat, akan terus menyampaikan informasi kebenaran izin untuk narapidana korupsi Spj fiktif Dinas Prasarana Jalan, Tata Ruang dan Permukiman Provinsi Sumatra Barat sebesar Rp62,5 miliar tersebut. “Sampai saat ini saya belum bisa memastikan hukuman seperti apa yang bisa diberikan kepada petugas Rutan Anak Aia Padang yang bertugas ketika itu,” ucapnya.

Tatakala perizinan keluar tahanan bagi narapidana, telah diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.32/1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan. Izin dapat diajukan narapidana dengan alasan menjadi wali nikah, keluarga dekat meninggal dunia atau sakit keras, mengurus pembagian warisan, juga menghadiri pernikahan anak kandung.

Kepala Divisi Permasyarakatan Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat Sunar Agus menjelaskan, ada proses surat menyurat yang perlu dilalui sebelum narapidana mendapatkan izin keluar Rutan. Mulai dari adanya persetujuan dari kepala Rutan/Lapas, hingga persetujuan kepada Kakanwil Kemenkumham. “Setelah itu akan ada pengawalan, soal berapa personilnya disesuaikan dengan tahanan yang mengajukan izin keluar itu,” katanya.

Kelalaian petugas Rutan Anak Aia Padang disebut Agus sebagai tindakan kesalahan besar. Tidak memberikan pengawalan kepada tahanan yang izin keluar. “Investigasi ini saya langsung pimpin. Jadi akan kita cari tahu, kenapa prosedur memberikan izinya tidak sesuai aturan yang ada. Karena dari surat izin yang kami lihat, tanda tangan izin yang diberikan juga tidak diketahui oleh Kepala Rutan-nya,” tegasnya.

Sebelumnya, beredar foto Yusafni, terpidana korupsi Spj fiktif Rp62,5 miliar yang telah divonis sembilan tahun penjara. Kanwil Kemenkumham Sumatera Barat membenarkan sosok di dalam foto tersebut benar Yusafni.

Baca Juga
Lihat juga...