2005 Sampai 2018, KPK OTT 19 Hakim

Editor: Mahadeva WS

200
Juru Bicara KY Farid Wajdi – Foto M Hajoran Pulungan

JAKARTA – Komisi Yudisial (KY) mencatat, jumlah hakim yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di sepanjang 2005 hingga 2018, ada 19 orang.

Dari 19 hakim tersebut, hakim ad hoc Tipikor menjadi hakim terbanyak yang tersandung OTT KPK, yakni 10 orang. Sisanya tiga hakim Pengadilan Negeri (PN), Satu Hakim Pengadilan Tinggi (PT), empat Hakim (Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), Satu Hakim ad hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI).

“KY sangat menyayangkan, bahwa 10 dari 19 hakim yang terjerat OTT KPK di 2005 hingga 2018 merupakan hakim ad hoc Tipikor. Hakim yang seharusnya bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara korupsi, justru melakukan korupsi,” kata Juru Bicara KY, Farid Wajdi, Kamis (30/8/2018).

Kondisi tersebut harus mendapatkan perhatian secara serius. Jangan sampai orang yang diduga melakukan korupsi, bisa bebas dari jeratan hukum atau mendapatkan hukuman yang jauh lebih ringan, karena hakim yang memeriksa perkara menerima suap. “Sebagai langkah pembenahan, perlu diperhatikan dengan serius, proses rekrutmen dan pengawasan terhadap hakim ad hoc Tipikor. Hakim yang tidak terjerat kasus korupsi, yang seharusnya menghukum para koruptor,” tegasnya.

Terkait proses rekrutmen hakim ad hoc Tipikor, ada anggapan bahwa yang mendaftar tidak semuanya adalah calon terbaik, yang berkapasitas dan berintegritas. Para calon tersebut hanyalah para pencari kerja (job seeker). Oleh karena itu, KY menegaskan pentingnya melakukan cek integritas dengan mendalami rekam jejak calon.

“Faktor ini (Cek integritas rekam jejak) harus menjadi fokus dan prioritas dalam proses seleksi. Dalam rangka melaksanakan ini, perlu kerja sama lembaga-lembaga MA, KY, KPK, dan teman-teman pegiat anti korupsi. Dalam hal pengawasan, maka perlu untuk mengawasi setiap perkara korupsi. Tidak hanya proses sidangnya, tapi juga soal kegiatan-kegiatan hakim di luar kegiatan dinasnya,” jelasnya.

Khusus OTT di PN Medan, Farid menyebut, pertemuan sudah dilakukan antara Ketua Bidang Pengawasan Perilaku Hakim KY, Sukma Violetta dengan Ketua Pengadilan Tinggi Medan. Pertemuan, guna memastikan jajaran Pengadilan tetap pada jalurnya setelah kejadian tersebut. “KY dalam posisi mendorong sekaligus mengawal rekan-rekan di Pengadilan, utamanya PT sebagai garda terdepan pengawasan Hakim di daerah berdasarkan SK KMA No. 076. Efektifitas sekaligus pengaruh seluruh instrumen reform maupun SDM-nya kembali di uji, seluruh semboyan dan moto juga dituntut agar tidak hanya disebutkan saja, lebih-lebih justru dibuktikan,” jelasnya.

Lebih jauh Farid mengatakan, tidak ada alasan untuk putus asa dalam perbaikan pengadilan, apapun sebutannya, baik oknum atau kesalahan sistemik. “Tidak ada yang bisa memberikan pengaruh perbaikan lebih besar, kecuali internal pengadilan itu sendiri,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...